lenterakalimantan.com, KUALA KAPUAS – Bupati Kapuas H. M. Wiyatno bersama Komandan Kodim (Dandim) 1011/KLK Letkol Inf. Deky Febrianto mengikuti konferensi video (video conference/vicon) evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc., Selasa (13/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di KDKMP Selat Tengah tersebut membahas perkembangan penanganan karhutla serta langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru di wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam evaluasi itu, Pangdam menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, aparat kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat dalam upaya mencegah serta menangani karhutla.
Meski jumlah titik api menunjukkan penurunan, dampak asap masih menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu berbagai aktivitas, termasuk penerbangan. Karena itu, patroli terpadu diminta terus ditingkatkan untuk mencegah kebakaran baru sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Sejumlah langkah penanganan juga terus dilakukan, di antaranya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan water bombing. Dalam pertemuan tersebut, Pangdam turut menyampaikan rencana pemanfaatan dry ice sebagai salah satu upaya pendukung pengendalian cuaca dan pengurangan dampak asap.
Selain membahas karhutla, Pangdam XXII/Tambun Bungai menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Dukungan tersebut mencakup penyediaan air bersih, pembangunan jembatan, serta pelaksanaan Bakti TNI skala besar.
Salah satu program pembangunan yang disampaikan tengah dilaksanakan di Kabupaten Katingan meliputi pembangunan jalan sepanjang 18 kilometer, pembangunan jembatan, pengeboran sumber air bersih, serta pengembangan sumber energi listrik melalui kincir air dan panel surya. Program-program tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Pada kesempatan itu, Pangdam juga mengimbau pemerintah daerah agar membantu menyebarluaskan informasi penerimaan prajurit TNI, baik untuk jenjang Tamtama, Bintara, maupun Perwira.
Ia menegaskan bahwa proses penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya. Masyarakat pun diingatkan untuk tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan.
Melalui evaluasi tersebut, koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, dan berbagai unsur terkait diharapkan semakin kuat, baik dalam pencegahan dan penanganan karhutla maupun dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.
Sumber : hmkmnf
