lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Timur berpeluang mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas melalui rencana kerja sama PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kaltim dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
Kolaborasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas penjaminan kredit, terutama bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan dalam skala besar.
Rencana kerja sama itu dibahas saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menerima kunjungan jajaran manajemen Jamkrindo di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut sekaligus menjadi langkah awal untuk menindaklanjuti rencana nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua perusahaan.
Komisaris Independen PT Jamkrindo Muhammad Aras berharap Pemprov Kaltim dapat segera merealisasikan dan mengoptimalkan kerja sama tersebut. Menurutnya, sinergi Jamkrindo dan Jamkrida diperlukan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas penjaminan di daerah.
“Semoga ini menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan kapasitas penjaminan di daerah, Pak Gubernur, khususnya dalam mengakomodasi kebutuhan penjaminan kredit UMKM skala besar dan kegiatan Pemprov Kaltim,” ujarnya.
Gubernur yang akrab disapa Harum itu menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Ia berharap kerja sama Jamkrida Kaltim dan Jamkrindo tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Harum menilai, potensi ekonomi Kaltim menjadi peluang untuk memperkuat ekosistem penjaminan kredit, terutama bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya ke skala lebih besar.
“Sektor UMKM di sini, Pak Aras, khususnya UMKM yang naik kelas, kelasnya kelas berat,” canda Harum mengawali pertemuan.
Ia kemudian memaparkan kondisi perekonomian Kaltim yang tumbuh sebesar 4,53 persen dengan produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai Rp889 triliun.
Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 34,18 persen. Disusul industri pengolahan sebesar 20 persen, konstruksi 11,58 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan 9,58 persen, serta perdagangan sebesar 7,62 persen.
Di sisi lain, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan lapangan usaha tertinggi, yakni 13 persen.
Menurut Harum, potensi tersebut perlu didukung ekosistem pembiayaan dan penjaminan yang kuat agar pelaku usaha memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang. Karena itu, ia berharap kerja sama kedua perusahaan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.
“Semoga ini menjadi ikhtiar bersama untuk menciptakan ekosistem penjaminan yang sehat, kuat, terintegrasi, dan tumbuh secara berkelanjutan,” harapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Jamkrindo diwakili Komisaris Independen Muhammad Aras, Komisaris Dian Miliani Hakim, Muslim Saleh, Ari Wahyuni, M Muchlas Rowi, Komisaris Utama Krisna Wijaya, Direktur Operasional dan Jaringan Sigit Tjahjo Prabowo, Pemimpin Wilayah Banjarmasin Muhammad Natsir Rahmadi, Kepala Divisi Jaringan Boy Herwin Nur, Pemimpin Cabang Wilayah Balikpapan Yuliana Nurbani, serta Pemimpin Cabang Wilayah Samarinda Donald Marthinus Goerge Zikoe.
Turut hadir Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekdaprov Kaltim Ujang Rachmad, Kepala DPPKUKM Kaltim Heni Purwaningsih, dan Direktur Utama PT Jamkrida Kaltim Agus Wahyudin.
