LENTERAKALIMANTAN.COM, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memilih turun langsung menemui massa Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang menyuarakan tujuh tuntutan, Rabu (21/10/2026). Tak sekadar menemui, Rudy duduk melantai bersama pengunjuk rasa dan mendengarkan kritik mereka, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean panjang bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, hingga evaluasi program Gratispol.
Sikap tersebut ditunjukkan Rudy saat menerima sekitar seribuan massa di halaman Kantor Gubernur Kaltim. Di hadapan para pengunjuk rasa, ia merespons sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik sekaligus memaparkan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, termasuk menyampaikan persoalan daerah kepada pemerintah pusat dan instansi terkait.
GERAM membawa tujuh tuntutan, yakni menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pascatambang, menuntaskan kelangkaan BBM, menghentikan pemadaman listrik bergilir, serta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Gratispol.
Merespons tuntutan tersebut, Rudy menyatakan siap meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang disuarakan massa telah diperjuangkan melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak terkait.
(Karhutla Belum Tuntas, Asap Lintas Daerah Jadi Tantangan)
Dalam persoalan karhutla, Rudy menyebut penanganan terus dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta komunitas relawan.
“Kerja untuk penanganan karhutla terus kami lakukan dengan koordinasi pusat, daerah, TNI dan Polri, juga relawan. Kami terus berjibaku memadamkan api di seluruh wilayah Kaltim dengan kemampuan maksimal yang kami miliki,” jelas Gubernur.
Ia mengakui penanganan karhutla tidak mudah. Meski hampir seluruh titik api di Kaltim telah berhasil dipadamkan, asap dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah turut memengaruhi kualitas udara di wilayahnya.
Persoalan tersebut menjadi tantangan lintas daerah yang membutuhkan koordinasi lebih luas. Karena itu, tuntutan penetapan karhutla sebagai bencana nasional menjadi salah satu aspirasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
(Kaltim Kaya Energi, Warga Masih Menunggu Listrik)
Persoalan lain yang disorot massa ialah pemadaman listrik bergilir. Rudy menilai kondisi tersebut ironis karena Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil energi utama di Indonesia, baik dari sektor batu bara maupun minyak dan gas bumi.
“Kaltim penghasil energi terbesar di Indonesia. Dari batu bara dan migas. Tapi mirisnya kita di sini, justru kita menunggu giliran menyala, bukan giliran padam,” tegasnya.
Menurut Rudy, persoalan kelistrikan telah berulang kali disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta serta PLN Regional Kalimantan melalui rapat koordinasi.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah: bagaimana kekayaan energi Kaltim dapat berjalan seiring dengan terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat.
(Antrean BBM Jadi Sorotan, Rudy Minta SPBU Layani hingga Malam)
Rudy juga menanggapi keluhan masyarakat mengenai antrean panjang BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ia menyebut persoalan itu telah diperjuangkan melalui komunikasi dengan Pertamina, Pertamina Patra Niaga, SKK Migas, BPH Migas, Hiswana Migas, hingga DPR RI.
“Kita kan daerah penghasil. Miris sekali kalau setiap hari antrean BBM mengular. Saya sudah perjuangkan ke Pertamina, Pertamina Patra Niaga, SKK Migas, BPH Migas dan Hiswana Migas agar stok di Kaltim selalu tersedia dan cukup. Minimal SPBU bisa buka hingga pukul 22.00 Wita. Jika ada keluhan dari pihak SPBU, nanti bisa diskusikan dengan Pemprov Kaltim. Terpenting masyarakat bisa terlayani dengan baik,” bebernya.
Rudy menekankan pentingnya ketersediaan stok dan pelayanan SPBU agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Ia juga membuka ruang komunikasi bagi pengelola SPBU yang menghadapi kendala operasional.
Meski demikian, tuntutan massa tidak berhenti pada penjelasan mengenai upaya koordinasi. Ketersediaan BBM dan berkurangnya antrean di lapangan tetap menjadi persoalan yang perlu dibuktikan melalui perbaikan pelayanan secara nyata.
(Gratispol Terbuka Dievaluasi, Mahasiswa Diminta Menyampaikan Masukan)
Dalam tuntutan evaluasi program Gratispol, Rudy menyatakan terbuka terhadap kritik mahasiswa. Ia mempersilakan mahasiswa menyampaikan masukan mengenai keberlanjutan maupun perbaikan program tersebut.
“Sekarang silakan apa keinginan mahasiswa. Apakah Program Gratispol perlu dihentikan atau dievaluasi. Kalau evaluasi, sudah dan akan terus kami evaluasi. Karena ini melibatkan banyak pihak, antara lain kampus dan juga mahasiswa,” kata Rudy.
Pernyataan itu menunjukkan Pemprov Kaltim membuka ruang evaluasi terhadap program unggulan daerah tersebut. Namun, aspirasi mahasiswa juga menjadi masukan penting untuk memastikan pelaksanaan Gratispol berjalan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Sementara itu, tuntutan mengenai reklamasi pascatambang, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi bagian dari tujuh poin yang disampaikan GERAM. Seluruh tuntutan tersebut mencerminkan beragam persoalan yang diminta massa untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut pemerintah.
Saat menerima aspirasi, Rudy didampingi Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim.
Aksi yang diikuti sekitar seribuan orang itu berlangsung damai hingga massa membubarkan diri menjelang senja.
“Terima kasih kepada seluruh peserta aksi yang hari ini telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai,” tutup Rudy.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro juga mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib.
“Syukur alhamdulillah seluruh peserta unjuk rasa bisa menjalankan aksi dengan baik. Harapan saya sampai pulang nanti tetap tertib, tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan,” katanya.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut atas tuntutan tersebut. Kesediaan gubernur mendengarkan kritik menjadi bagian dari proses dialog, sedangkan penyelesaian persoalan BBM, listrik, karhutla, dan evaluasi program pemerintah akan menjadi tolok ukur penting bagi masyarakat dalam menilai hasilnya.
