lenterakalimantan.com, SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Dr H Rudy Mas’ud atau Harum mengakui persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah ini belum selesai.
Kondisi tersebut terlihat dari kualitas udara di sejumlah wilayah Kaltim yang masih sangat fluktuatif. Bahkan, di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), tepatnya Sendawar, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sempat mencapai angka 409 atau masuk kategori berbahaya.
Kondisi berbeda terjadi di Samarinda. Kualitas udara di ibu kota Kaltim tersebut membaik, dari ISPU 100 menjadi 32.
Namun, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan titik api. Dampaknya mulai menyentuh kesehatan masyarakat dan ketersediaan air.
Data Dinas Kesehatan Kaltim mencatat sebanyak 13.086 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dalam pelaporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026. Bahkan, kasus mingguan sempat meningkat hingga 5,4 kali.
Selain ISPA, dampak kemarau juga tercermin dari tingginya kasus diare. Tercatat 35.105 penderita diare dengan lima kematian. Ancaman penyakit lainnya adalah Demam Berdarah Dengue (DBD).
Kondisi kualitas udara juga cukup mengkhawatirkan. Pada 2 Oktober 2026, konsentrasi PM2,5 di Kutai Barat mencapai sekitar 740 µg/m³. Rata-rata paparan bahkan mencapai 13,3 kali baku mutu di Kutai Barat, 12,7 kali di Kutai Timur dan 10 kali di Mahakam Ulu.
Karena itu, Rudy meminta penanganan karhutla tidak lagi dilakukan secara sektoral. Pemerintah daerah diminta bergerak lebih cepat sebelum dampaknya berkembang menjadi krisis.
“Karena itu, karhutla, kekeringan, kualitas air dan kesehatan harus kita tangani secara terintegrasi, bukan sektoral,” tandas Gubernur.
Ia juga meminta BPBD bersama pemerintah kabupaten/kota segera memetakan wilayah yang rawan kekurangan air. Perumda Air Minum di masing-masing daerah diminta memastikan kesiapan air baku dan distribusi air bersih.
Dinas Kesehatan juga diminta mengantisipasi dampak kesehatan, sementara dunia usaha diharapkan ikut mendukung ketika kondisi darurat terjadi.
“Jangan sampai pemerintah bergerak setelah masyarakat antre mengambil air. Kita harus hadir sebelum masalah menjadi krisis,” harap Gubernur.
Dari sisi pengendalian karhutla, Rudy meminta seluruh unsur menggunakan satu data yang mencakup hotspot, cuaca, kualitas udara dan kesehatan.
“Karena itu, penanganan karhutla harus lebih preventif dan terintegrasi. Begitu hotspot meningkat, patroli dan pencegahan harus bergerak,” tegas Gubernur Harum.
Saat ini Kaltim memiliki 291 personel Brigade Pengendalian Karhutla dan 301 regu Masyarakat Peduli Api dengan total 5.867 personel. Kekuatan tersebut diminta benar-benar terintegrasi dalam sistem penanganan di lapangan.
Penegakan hukum terhadap pembakaran lahan juga diperkuat. Perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan diminta memastikan kesiapan personel, peralatan serta sumber air untuk menghadapi potensi karhutla.
Mewakili Pangdam VI Mulawarman, Irdam VI Mulawarman Brigjen Unang Sudargo menyebut terdapat dua faktor utama penyebab karhutla, yakni manusia dan alam. Salah satunya fenomena El Nino yang masih berlangsung.
Sejumlah langkah yang disarankan antara lain penambahan embung air dan armada pemadam kebakaran, larangan membakar lahan, perkerasan jalan sebagai jalur penanganan kawasan yang berpotensi terbakar, serta penyusunan rencana kontingensi bencana oleh pemerintah daerah sesuai tipologi ancaman.
Rudy menegaskan keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup hanya diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi ukuran utama.
“Kita jangan hanya berbicara tentang jumlah titik api, karena ukuran keberhasilan penanganan karhutla adalah sejauh mana masyarakat terlindungi,” tegas Gubernur Harum lagi.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudy saat membuka Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Aula Makodam VI Mulawarman, Rabu, 7 Oktober 2026.
Rapat yang dimoderatori Sekda Kaltim Sri Wahyuni itu dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi, pejabat IKN serta sejumlah instansi terkait.
Selain karhutla, rakor tersebut juga membahas persoalan listrik, BBM dan LPG yang tengah terjadi di masyarakat.
Rudy kembali menekankan agar setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat tidak berhenti sebagai pembahasan, tetapi memiliki ukuran pelaksanaan yang jelas.
“Setiap keputusan rapat hari ini harus memiliki target waktu, penanggung jawab dan action plan yang jelas,” imbuhnya.
Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim telah memantau 33 titik sungai di 10 kabupaten/kota. Seluruh titik tersebut berstatus tercemar ringan.
Namun, ketika debit sungai menurun akibat kemarau, kemampuan sungai untuk mengencerkan beban pencemar juga semakin berkurang. Kondisi ini membuat persoalan karhutla, kekeringan, kualitas air dan kesehatan menjadi rangkaian masalah yang harus diantisipasi secara bersamaan.
Rudy meminta perlindungan terutama diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak khususnya balita, lansia, ibu hamil serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan surveilans ISPA dan pneumonia, kesiapan Puskesmas, ketersediaan obat dan alat pelindung, serta penyampaian informasi yang sederhana dan cepat kepada masyarakat, termasuk mengenai pembatasan aktivitas di luar ruangan.
