lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Persoalan infrastruktur lingkungan dan kendala pendataan penerima bantuan sosial (bansos) menjadi aspirasi warga dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, yang dihadiri masyarakat dari Telaga Biru dan Belitung Selatan, bertempat di kedai 99, Jumat (23/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan perbaikan infrastruktur, mulai dari peninggian jalan hingga perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan.
Salah satu aspirasi yang disampaikan warga adalah permintaan peninggian jalan di kawasan Wildan. Selain itu, jembatan di depan Gang Wildan dilaporkan mulai mengalami kerusakan dan dikhawatirkan semakin parah apabila tidak segera ditangani.
Aspirasi serupa datang dari warga Belitung Selatan. Sedikitnya dua jembatan di RT 27 diusulkan untuk diperbaiki guna menunjang akses dan aktivitas masyarakat setempat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Saut Nathan Samosir, mengatakan usulan yang disampaikan warga akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan.
“Persoalan infrastruktur lingkungan ini penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Aspirasi warga, terutama terkait jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan, perlu mendapat perhatian agar akses masyarakat tetap aman dan lancar,” ujar Saut.
Selain infrastruktur, persoalan pendataan desil penerima bansos turut menjadi pembahasan dalam reses tersebut. Sejumlah warga mengeluhkan data mereka yang tercatat dalam kategori desil 6 ke atas, meskipun telah didaftarkan melalui pendamping sosial.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi peluang warga untuk menerima bantuan yang memprioritaskan kelompok desil 1 hingga 5, bergantung pada ketentuan masing-masing program bantuan.
Warga yang mengalami kendala pendataan diarahkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna memeriksa dan memverifikasi data yang tercatat.
Saut menilai, persoalan pendataan perlu mendapat perhatian agar penyaluran bansos sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemeriksaan data menjadi langkah penting untuk memastikan warga yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Data penerima bantuan perlu diperiksa secara cermat agar sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perlu dilakukan verifikasi melalui instansi terkait sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” pungkasnya.
Editor : Ikhsan Makkawali
