lenterakalimantan.com, BUNTOK – Aktivitas pertambangan dan angkutan batubara di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan (Barsel), menjadi perhatian DPRD. Anggota DPRD Barsel, Arbanu, meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap dampak lingkungan yang dikeluhkan masyarakat di sekitar kawasan operasional tambang dan jalur hauling.
Arbanu menilai, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengendalian debu kendaraan angkutan, pengelolaan aliran air tambang, kondisi jalan hingga penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari aktivitas perbaikan kendaraan.
“Yang menjadi persoalan adalah dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat. Saat hujan, ada aliran air dari kawasan tambang yang masuk ke sungai-sungai kecil,” ujar Arbanu kepada awak media, Kamis (5/11/2026).
Politisi Partai NasDem tersebut meminta perusahaan memastikan sistem pengelolaan air tambang berfungsi dengan baik. Termasuk keberadaan kolam pengendapan atau settling pond agar material dari kawasan tambang tidak langsung terbawa ke aliran air di sekitar permukiman.
Ia mengingatkan, sungai-sungai kecil di kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi kehidupan warga sehingga perlu dijaga dari risiko pencemaran maupun kerusakan akibat aktivitas pertambangan.
“Jangan sampai sungai-sungai kecil yang dulu digunakan masyarakat untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari justru tertutup atau tercemar akibat aktivitas pertambangan,” tegasnya.
Selain persoalan aliran air, Arbanu juga menyoroti debu dari kendaraan pengangkut batubara yang melintasi jalur hauling. Menurutnya, saat musim kemarau, debu kendaraan dapat terbawa hingga ke permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Debunya sampai masuk ke rumah warga. Air yang turun dari atap rumah seperti lumpur dan perabotan juga kotor,” katanya.
Dampak debu tersebut, lanjutnya, juga dikhawatirkan memengaruhi lahan perkebunan masyarakat yang berada di sekitar jalur angkutan. Karena itu, ia meminta perusahaan melakukan penyiraman jalan secara rutin dan efektif agar debu tidak terus menyebar ke lingkungan warga.
Arbanu turut mempertanyakan pengelolaan limbah B3 dari aktivitas workshop atau tempat perbaikan kendaraan di sepanjang jalan hauling. Limbah seperti oli bekas dan bahan bakar, menurutnya, harus ditangani sesuai ketentuan agar tidak mencemari lingkungan, terutama ketika terbawa aliran air hujan menuju sungai-sungai kecil.
Untuk menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, ia meminta pemerintah daerah melalui satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) terkait meningkatkan pengawasan langsung di lapangan. Pemeriksaan perlu mencakup pengendalian debu, sistem aliran air tambang, kondisi jalan angkut, serta pengelolaan limbah B3.
Arbanu juga meminta tindakan tegas diberikan apabila ditemukan perusahaan atau pihak terkait yang tidak memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan.
“Jangan sampai karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, masyarakat yang jadi korban,” pungkasnya.
Ia menegaskan, aktivitas investasi pertambangan perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat, termasuk warga desa yang berada di sekitar kawasan operasional maupun jalur angkutan batubara.
“Jangan hanya mengambil hasilnya. Dampak terhadap desa-desa yang dilintasi juga harus menjadi tanggung jawab dan perhatian perusahaan,” tegasnya.
Editor: Tim Redaksi
