lenterakalimantan.com, KATINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan mendorong percepatan penetapan dan penegasan batas desa. Pasalnya, dari 13 kecamatan di Kabupaten Katingan, baru tiga kecamatan yang telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang batas desa.
Hal tersebut disampaikan Bupati Katingan, Saiful, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Katingan, Kalpin, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Kelurahan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk Kabupaten Katingan, Senin (16/11) pagi.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bappedalitbang Kabupaten Katingan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Katingan, Ponny Natalia, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, ratusan kepala desa (kades) dan lurah se-Kabupaten Katingan, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Dalam sambutan tersebut, Saiful menegaskan bahwa penetapan dan penegasan batas desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, kejelasan batas wilayah memberikan kepastian hukum terhadap administrasi desa, mempermudah perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mencegah potensi perselisihan batas wilayah antardesa.
Kalpin menjelaskan, dari 13 kecamatan di Kabupaten Katingan, baru Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, dan Kecamatan Pulau Malan yang telah memiliki Perbup tentang batas desa.
“Artinya, masih terdapat 10 wilayah kecamatan yang belum memiliki Perbup batas desa,” ungkap Kalpin.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap melalui koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa.
Melalui Rakornis tersebut, seluruh camat dan kepala desa diharapkan dapat membangun komunikasi, menyamakan persepsi, serta menghasilkan kesepakatan bersama terkait penetapan dan penegasan batas wilayah desa masing-masing.
Dengan demikian, proses penyelesaian batas desa di Kabupaten Katingan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan kepastian administrasi pemerintahan bagi seluruh desa.
Editor : Tim Redaksi


