lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Wajib pajak di Kalimantan Selatan dan Tengah memiliki kesempatan memperoleh penghapusan sanksi administrasi pajak sebesar 100 persen hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton Budhi Setiawan, menjelaskan bahwa penghapusan tersebut mencakup sanksi berupa denda, bunga, dan sanksi administrasi lainnya. Namun, kebijakan itu tidak menghapus pokok pajak yang tetap wajib dibayarkan.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi PMK Nomor 71 Tahun 2026 di Banjarmasin, Kamis (12/11/2026).
Anton mengatakan, kesempatan mendapatkan penghapusan sanksi secara penuh hanya berlaku bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan hingga akhir 2026.
Adapun pada 2027, persentase penghapusan sanksi akan berkurang secara bertahap, mulai dari 90 persen hingga maksimal 50 persen.
“Karena itu, saya berharap wajib pajak mengajukan permohonan pada tahun ini agar mendapatkan penghapusan sanksi sebesar 100 persen,” ujarnya.
Masih Hitung Jumlah WP dan Nilai Piutang Pajak
Terkait jumlah wajib pajak yang memiliki tunggakan serta nilai piutang pajak di Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton menyebut pihaknya masih melakukan pendataan di seluruh wilayah kerja.
Penghitungan tersebut diperlukan untuk memetakan jumlah wajib pajak yang memiliki tunggakan beserta besaran kewajibannya. DJP juga terus memantau permohonan yang masuk selama periode kebijakan berlangsung.
Di sisi penerimaan, Anton menyampaikan realisasi pajak di Kalimantan Selatan dan Tengah hingga saat ini mencapai 77,6 persen. Ia menilai tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut sejauh ini cukup baik.
DJP Kalselteng pun optimistis target penerimaan pajak pada 2026 dapat tercapai. Berdasarkan proyeksi, penerimaan pada November diperkirakan bertambah sekitar 13 persen dan pada Desember sekitar 12 persen.
“Insya Allah, pada akhir tahun realisasinya bisa mencapai 100 persen,” katanya.
Meski demikian, Anton mengungkapkan bahwa capaian penerimaan pajak yang melampaui target dalam beberapa tahun terakhir hanya terjadi pada 2023. Sementara pada 2024 dan 2025, realisasinya belum mencapai posisi di atas target.
KADIN Kalsel Ingatkan Pentingnya Kepastian Hukum
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi, mengapresiasi sosialisasi PMK Nomor 71 Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Kalselteng.
Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai aspek hukum, keadilan bagi wajib pajak, serta kebijakan pengurangan sanksi perpajakan.
Namun, Shinta mengingatkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum. Ia berharap kebijakan pengampunan pajak tidak kembali muncul pada tahun-tahun berikutnya dengan istilah berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama.
“Kami berharap kepastian hukum ini benar-benar menjadi sesuatu yang nyata dan diterapkan di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang kerap dihadapi perusahaan berkaitan dengan keterbatasan dokumentasi dan pergantian sumber daya manusia. Karyawan yang menangani administrasi perusahaan lima tahun lalu, misalnya, belum tentu masih bekerja di perusahaan saat ini.
Kondisi tersebut dapat menyulitkan perusahaan ketika harus membuktikan riwayat pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama jika penagihan berkaitan dengan periode sebelumnya.
Karena itu, Shinta menilai kejelasan dasar penagihan menjadi hal penting agar perusahaan dapat memastikan apakah kewajiban yang ditagihkan memang belum diselesaikan atau belum tercakup dalam kebijakan pengampunan sebelumnya.
“Pajak merupakan kewajiban kita, tetapi kami juga membutuhkan rasa aman dalam melaksanakan kewajiban tersebut,” tegasnya.
Ia berharap keseimbangan antara kepatuhan, keadilan, dan kepastian hukum terus dijaga. Dengan begitu, pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih baik, sementara penerimaan pajak tetap terpelihara untuk mendukung pembangunan daerah.
Editor: Rizki
