lenterakalimantan.com, JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar Doa Bersama dan Dialog Lintas Agama pada Kamis (21/8/2025) kemarin di Aula Cakti Budi Bakti, Kantor Pusat DJP, Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Agama Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, M.A., yang juga menjadi narasumber mewakili agama Islam, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, serta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Hadir pula para staf ahli Kementerian Keuangan, pejabat struktural DJP, dan ribuan pegawai DJP baik secara luring maupun daring.
Narasumber dari berbagai agama turut berpartisipasi dalam dialog, antara lain Romo Antonius Suyadi (Kristen), Banthe Jayamedho Thera (Buddha), I Nyoman Widia (Hindu), dan Xiang Seng Budi S. Tanuwibowo (Konghucu). Kehadiran tokoh lintas agama ini mencerminkan semangat kebersamaan serta dukungan terhadap peran DJP dalam menghimpun penerimaan negara.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus penguatan nilai toleransi dan integritas di lingkungan DJP.
“Tema kemerdekaan tahun ini, ‘Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’, menjadi pijakan kami dalam menjalankan tugas menghimpun pajak demi pembangunan nasional. Ini juga sejalan dengan tema Hari Pajak: ‘Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh’,” ujar Bimo.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan pentingnya penguatan etika dalam pelaksanaan tugas pemungutan pajak. Ia mengajak seluruh pegawai DJP untuk lebih santun dan bijak dalam berinteraksi dengan masyarakat.
“Melalui forum ini, mari kita dengarkan arahan dari para tokoh agama agar kita dapat terus meningkatkan toleransi dan keadaban dalam menjalankan tugas negara,” katanya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik inisiatif DJP menggelar dialog keagamaan ini. Menurutnya, pendekatan spiritual dan etika sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan negara.
“Saya mengapresiasi DJP yang berani berpikir berbeda dengan mengaitkan nilai-nilai agama dalam penguatan bangsa. Pajak yang dihimpun harus disalurkan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan,” tuturnya.
Kegiatan ini menjadi momentum refleksi dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di lingkungan DJP.
Sumber : Rilis DJP
Editor : Tim Redaksi
