lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, Zainal Ilmi, S.ST., M.IP., menghadiri Forum Evaluasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang digelar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Mohammad Hanafiah, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring tersebut dibuka Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Budi Kristiyana, kemudian dilanjutkan dengan arahan Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Dr. Ahmad Suhaimi, S.Sos., S.H., M.H., M.M., QRMP.
Dalam pemaparannya, Budi Kristiyana menyampaikan perkembangan pengadaan tanah skala besar di Kabupaten Kotabaru, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, serta 102 kegiatan pengadaan tanah skala kecil di Kalimantan Selatan.
Selain itu, berdasarkan data per 9 Oktober 2026, tercatat 1.688 permohonan KKPR di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Sebanyak 967 permohonan atau 57 persen telah diselesaikan, sedangkan 721 permohonan atau 43 persen masih dalam proses.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya forum evaluasi sebagai sarana mengidentifikasi kendala pelaksanaan kebijakan di daerah sekaligus bahan penyempurnaan regulasi. Salah satu perhatian utama adalah kualitas dokumen perencanaan pengadaan tanah yang perlu disusun secara optimal agar tidak menimbulkan hambatan pelaksanaan maupun risiko hukum.
Forum tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas kebijakan penataan ruang dan KKPR, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, serta pengadaan tanah skala kecil dan keterkaitannya dengan tata ruang pembangunan daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi lintas instansi semakin kuat, kualitas dokumen perencanaan meningkat, serta kebijakan pengadaan tanah dan tata ruang dapat berjalan selaras untuk mendukung efektivitas pembangunan, akuntabilitas, dan kepastian hukum di bidang pertanahan.


