Lenterakalimnatan.com, JAKARTA – Dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pejabat negara hingga kalangan pengusaha mulai terungkap. Bareskrim Polri menemukan dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, bahkan disertai dugaan penghapusan rekam jejak aktivitas pada Oktober 2026.
Dalam perkara ini, penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiganya masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Kabareskrim Polri Irjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan menggunakan metode scientific crime investigation serta proses manajemen penanganan perkara.
“Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, yaitu saudara SU,” ujar Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
Dari hasil penyidikan, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping terhadap sejumlah nomor telepon.
Sasaran penyadapan tersebut disebut mencakup Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Asep menjelaskan, modus yang diduga dilakukan para tersangka adalah memerintahkan penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP).
“Pada kurun waktu tahun 2025 dan 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran LP,” ungkapnya.
Penyadapan tersebut juga diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Bahkan, penyidik menemukan dugaan penghapusan jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan rekam aktivitas tersebut.
Penyadapan Harus Memiliki Dasar Hukum
Bareskrim menegaskan, kegiatan pemantauan dan penyadapan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Aturan tersebut mengharuskan setiap kegiatan penyadapan menjamin prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kerahasiaan.
Selain itu, penyadapan harus memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan terhadap suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang.
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan tiga ketentuan pidana terhadap para tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara.
Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mengenai tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik. Ancaman pidananya maksimal enam tahun penjara.
Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terkait tindakan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun milik publik. Ancaman pidananya maksimal delapan tahun penjara.
Bareskrim Sebut Penyidikan Baru Tahap Awal
Asep menegaskan, penetapan tiga tersangka bukan akhir dari penanganan perkara. Penyidik masih melanjutkan proses pengungkapan, termasuk pemeriksaan terhadap pihak yang saat ini berstatus saksi.
“Tentunya ini adalah baru awal. Kita telah menetapkan tersangka, tadi tiga orang tersangka dan satu masih dalam proses pemeriksaan saksi,” kata Asep.
Ia memastikan jajaran penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri akan menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Tentunya ini menunjukkan bahwa kami dan jajaran penyidik akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyidikan tersebut dengan profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Pengungkapan ini menjadi bagian dari proses penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang menyasar berbagai kalangan. Bareskrim menyatakan penanganan perkara masih berjalan.
