lenterakalimantan.com, JAKARTA – Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital.
Dari total penerimaan tersebut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp46,36 triliun. Selanjutnya, penerimaan Pajak SIPP mencapai Rp6,02 triliun, pajak transaksi fintech sebesar Rp5,5 triliun, dan pajak transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.
PPN PMSE Sumbang Rp46,36 Triliun
Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Sepanjang Oktober 2026, tidak terdapat penunjukan baru maupun perubahan data pemungut PPN PMSE.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total penerimaan mencapai Rp46,36 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Penerimaan PPN PMSE terus meningkat sejak pertama kali dihimpun pada 2020. Setoran tercatat sebesar Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, dan Rp10,32 triliun pada 2025.
Sementara itu, sepanjang Januari hingga Oktober 2026, penerimaan PPN PMSE mencapai Rp10,69 triliun.
Pajak Transaksi Kripto Capai Rp2,23 Triliun
Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.
Berdasarkan catatan DJP, penerimaan pajak kripto berasal dari setoran sebesar Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, dan Rp796,74 miliar pada 2025.
Adapun penerimaan sepanjang Januari hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp341,61 miliar.
Penerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun
Dari sektor teknologi finansial atau fintech, penerimaan pajak mencapai Rp5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Penerimaan tersebut terdiri atas PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun.
Setoran pajak fintech tercatat sebesar Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, dan Rp1,37 triliun pada 2025.
Sementara itu, penerimaan sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp1,09 triliun.
Pajak SIPP Capai Rp6,02 Triliun
Penerimaan pajak dari pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) mencapai Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Penerimaan tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun.
Setoran Pajak SIPP tercatat sebesar Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, dan Rp1,23 triliun pada 2025. Adapun penerimaan sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp1,95 triliun.
DJP Perkuat Ekosistem Perpajakan Digital
Bimo Wijayanto mengatakan perkembangan ekonomi digital perlu diimbangi dengan penguatan ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan.
Untuk itu, DJP terus memperkuat sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam.
Melalui berbagai langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital dapat memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.
Sumber : Siaran Pers DJP


