lenterakalimantan.com ,BANJARMASIN – Wakil Bupati Barito Kuala H Rahmadian Noor berhadir mewakili Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS ikuti arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Selasa (18/10/2022).
Dalam acara yang berlangsung di hotel Fugo Banjarmasin ini, Menteri Anas menyampaikan bahwa saat ini perlu menyiapkan SDM yang dinamis, terampil dan mengundang talenta global.
Menteri Anas juga mengapresiasi pengelolaan SP4N-LAPOR! Kalsel, terutama di tahun 2022, yang telah menyelesaikan 898 dari 1.100 laporan yang masuk.
“Birokrasi harus berdampak. Jangan terlihat bergerak tapi tidak berprogres dan tetap di tempatnya,” ujar Menteri PANRB.
Menurut Menteri Anas, Provinsi Kalimantan Selatan telah menjalankan proses birokrasi yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Salah satunya dengan penyelenggaraan MPP yang progresif dan pengelolaan aduan yang baik melalui aplikasi LAPOR! Paman.
Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Bumi Borneo yang progresif dalam penyelenggaraan MPP.
Hingga saat ini, empat daerah di Kalimantan Selatan telah memiliki MPP, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Barito Kuala yang baru diresmikan Menteri Anas.
“Di tahun 2025 nanti, basisnya adalah dynamic governance. ASN harus menjadi able people yang tak lagi tersekat berdasarkan pendidikan tapi dibentuk agar mampu menyesuaikan dengan organisasi dan proses kerja yang agile sehingga menghasilkan kebijakan yang adaptif selaras dengan perubahan yang cepat dan dinamis dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” imbuh Mantan Kepala LKPP ini.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan bahwa LAPOR! Paman dan penyelenggaraan MPP menjadi bentuk nyata komitmen Pemprov Kalimantan Selatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Ia juga mendorong kabupaten/kota lain yang berada di bawah naungan Kalimantan Selatan untuk segera menyelenggarakan MPP di wilayahnya masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan komitmen bersama keberlanjutan pengelolaan LAPOR! di Kalsel.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh para kepala daerah di Kalimantan Selatan dan disaksikan oleh Menteri Anas serta Gubernur Kalimantan selatan Sahbirin Noor.
Hadir pada acara tersebut para Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, para bupati/wali kota se-Provinsi Kalimantan Selatan, serta jajaran OPD di Kalimantan Selatan.
Turut hadir mendampingi Menteri PANRB, Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian PANRB Abdul Hakim, serta Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Noviana Andrina.
