lenterakalimantan.com, JAKARTA – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H Aulia Oktafiandi kembali menggelar audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI), Rabu (25/10/2023) di Jakarta.
Melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementrian tersebut, Bupati Aulia bersama rombongan membahas lebih lanjut terkait usulan perencanaan pembangunan Bendungan Pancur Hanau yang sebelumnya telah disampaikan.
Bersama Bupati, rombongan yang ikut diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) HST H Muhammad Yani, Plt. Dinas PUPR HST, Kepala Bapelitbangda HST dengan disambut Direktur Bendungan dan Danau, Adenan Rasyid beserta jajaran Dirjen SDA Kementerian PUPR RI.
Bupati Aulia Oktafiandi menyampaikan niat kedatangannya lebih memberikan pada penekanan dan informasi tambahan tentang urgensi pembuatan Bendungan Pancur Hanau di HST. Bahkan, pihaknya juga turut membawa surat rekomendasi dukungan dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel).
Ia menerangkan, pihaknya sudah bertemu dengan Menteri PUPR langsung menyampaikan permasalahan pengelolaan aliran air sungai di Kabupaten HST sewaktu awal menjabat dan usai terjadinya bencana banjir bandang lalu.
“Hari ini, kami menindaklanjuti usulan perencanaan pembangunan Bendungan Pancur Hanau dengan membawa surat rekomendasi dukungan dari Gubernur Kalsel,” jelas Bupati.
Bupati Aulia memaparkan, pihaknya ingin meningkatkan produksi pertanian. Bendungan Batang Alai yang ada saat ini bisa mendukung 5.600 hektar lahan pertanian. Apabila dibangun Bendungan Pancur Hanau akan bisa memberikan tambahan 5.500 hektar lagi lahan yang bisa dialiri.
“Produksi kita diestimasikan yang semula sekitar 60 ribu ton bisa meningkat hingga 120 ribu hingga 130 ribu ton. Potensi ini harus kita kelola,” jelasnya.
Terlebih lagi, kata Bupati, Kalsel saat ini disebut Gubernur menjadi gerbang ibu kota negara (IKN) Nusantara. Posisi strategis tersebut mengharuskan sejak dini mempersiapkan diri untuk memasok kebutuhan pangan ke IKN Nusantara.
Kemudian, secara posisi Kabupaten HST menurutnya, termasuk dalam 3 dari 13 kabupaten/kota sebagai daerah pemangku pangan, bersama dengan Kabupaten Banjar dan Barito Kuala (Batola).
“Semoga rencana ini dapat terealisasi mengingat urgensi bendungan itu sendiri. Ini adalah bentuk usaha dan komitmen kita menjadikan HST yang lebih makmur, unggul dan dinamis,” harapnya.
Sementara, Direktur Bendungan dan Danau Dirjen SDA Kementerian PUPR, Adenan Rasyid mengatakan, saat ini sudah ada program 126 bendungan yang teridentifikasi dengan berbagai kluster dan Bendungan Pancur Hanau sudah termasuk program pihaknya itu.
Ia merincikan, mulai dari kluster yang sudah tersertifikasi ada 8, ada juga kluster yang sudah masuk tahap sipil desain sekitar 33, dan ada kluster yang sudah masuk tahap feasibility study sebanyak 40, dan sisanya 45 baru potensi.
“Bendungan Pancur Hanau ini termasuk dalam kluster yang sudah ada Feasibility Studynya,” terangnya.
Rasyid menjelaskan, dalam proses pembangunan bendungan, pihaknya membelah menjadi dua masalah, yakni ada masalah teknis dan non teknis. Untuk masalah teknis itu urusan dan tugas pihaknya untuk menyelesaikan masalah teknis apapun kendalanya. Bahkan, pihaknya juga punya komisi keamanan bendungan, tim evaluasi dan tim percepatan konstruksi.
Kemudian, untuk masalah non teknis melibatkan berbagai macam stakeholder, apalagi melibatkan masyarakat itu yang kadang-kadang menjadi kendala.
Untuk itu, pihaknya berharap Pemda bisa meyakinkan Kementrian bahwa dari sisi tanah masyarakat mendukung dan Pemda mendukung. Sehingga dapat memperkuat proses bahwa ini tidak ada masalah.
