lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina mengikuti penyampaian sekaligus Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Rabu (17/1).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila itu pun turut dihadiri Gubernur Kalsel, diwakili Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Hatimah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Hadi Rahman, serta seluruh perwakilan dan Kepala Daerah kabupaten/kota se-Kalsel.
Adapun Kota Banjarmasin berhasil meningkat signifikan usai meraih predikat zona Hijau Pekat atau sangat baik dengan persentase nilai 88,02 di kategori pemerintah kota.
Kabar tersebut tentu cukup menggembirakan mengingat di tahun sebelumnya, Banjarmasin masih berada di zona kuning dengan nilai 69,63.
Sementara dalam kategori unit pelayanan, Dinas Sosial Kota Banjarmasin berhasil masuk jajaran 10 besar se-Kalsel dengan raihan nilai 94,18 dari 72 SKPD yang berada dalam zona hijau.
Ibnu Sina pun mengucap syukur atas raihan yang diperoleh. Lantas, ia berharap kolaborasi yang selama ini terjalin guna meningkatkan mutu pelayanan publik itu dapat dipertahankan.
“Tentu kita tidak berpuas diri, karena sejatinya masyarakat harus dilayani dengan sebaik-baiknya,” katanya usai kegiatan.
Ia juga menyoroti 6 SKPD yang menjadi lokus penilaian. Baginya, pelayanan di 6 lokus tersebut mesti ditingkatkan lagi untuk hasil evaluasi yang akan datang.
Seperti diketahui 6 lokus itu meliputi DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit/Puskesmas.
“Ini jadi tantangan kita ke depan, agar penilaian di 6 titik itu bisa meningkat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai dengan prinsip pelayanan kita,” jelas Ibnu Sina.
Untuk itu, Ibnu Sina ingin agar di tahun yang akan datang indeks penilaian kepatuhan pelayanan publik Kota Banjarmasin dapat ditingkatkan lagi, terlebih dengan kini telah hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Baiman yang bisa diakses oleh siapapun.
“Semoga di tahun-tahun yang akan datang, nilai kita semakin baik dan bisa dipertahankan. Apalagi sekarang ada MPP, kita ingin agar pelayanan publik kita bisa diakses dengan mudah, cepat termasuk bagi kalangan disabilitas yang memiliki keterbatasan,” beber Ibnu.
“Lalu dengan dilengkapi sarana teknologi informasi, layanan publik kita yang sifatnya online itu bisa diakses oleh masyarakat dan warga kota Banjarmasin,” tutupnya.
Sebagai informasi, penilaian tersebut berfungsi sebagai tolak ukur perbaikan kualitas pelayanan publik dan pencegahan mal administrasi, yang mendorong kepatuhan para pejabat pelayanan publik untuk memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.
