lenterakalimantan.com, MUARA TEWEH – Pj Bupati Barito Utara (Barut),Muhlis membuka rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakertranskop-UKM) Barut di Ruang Rapat Setda setempat, Kamis (18/1/2024).
Kepala Disnakertranskop-UKM Barut, H Mastur, menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efektivitas optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah setempat selama 2023 dan rencana keberlanjutan aksi di 2024.
Sementara Pj Bupati Muhlis mengatakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemkab Barut telah mengalokasikan anggaran 2023 untuk program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN, guru honorer, perangkat RT/RW, pengelola rumah ibadah.
Pada perubahan anggaran daerah 2023 untuk pekerja rentan seperti petani, pekebun, nelayan, UMKM dan pekerja rentan lainnya, dengan jumlah seluruhnya 20.337 orang.
Demikian juga di 2024 dialokasikan sama dengan sebelumnya termasuk juga Badan Adhoc panitia Pemilu KPU.
“Harapan kami, ke depannya program perlindungan jaminan sosial bisa terus berkelanjutan dan dapat melindungi seluruh pekerja rentan di Barito Utara secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar kesejahteraan masyarakat pekerja lebih meningkat,” kata PJ Bupati Muhlis.
“Karena, tidak akan ada keadilan sosial tanpa adanya jaminan sosial. Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan UMKM Barito Utara yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” tandasnya.
Rapat ini dihadiri oleh Pj Sekda, Asisten I Sekda, Ketua DPRD, unsur SKPD, Camat se-Kabupaten Barito Utara, Pimpinan Cabang BPJS Ketenagakerjaan Barito Utara, dan undangan terkait lainnya.
Kegiatan ini juga sekaligus penyerahan santunan manfaat jaminan kematian secara simbolis oleh Pj Bupati Barut.
