lenterakalimantan.com, PELAIHARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan monitoring dan evaluasi penerapan indikator desa antikorupsi di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kamis (5/11/2026).
Evaluasi yang berlangsung di Kantor Desa Bumi Jaya tersebut dilakukan untuk memastikan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel tetap berjalan secara konsisten.
Desa Bumi Jaya sebelumnya ditetapkan sebagai salah satu desa percontohan antikorupsi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 2023.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kunto Ariawan, mengatakan monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan predikat tersebut tidak hanya menjadi capaian saat penilaian awal, tetapi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah desa mempertahankan sekaligus meningkatkan sistem tata kelola yang telah dibangun.
“Tahapan sekarang ya sampai dengan memastikan itu masih dilaksanakan. Jangan ketika pada waktu penilaian dia bagus, tapi setelah penilaian ternyata malas-malasan dan tidak memperbaiki tata kelola yang sudah ada dulu,” ujar Kunto.
Penguatan Sistem Pencegahan Kecurangan
Ia menjelaskan, penerapan aturan dan prosedur administrasi dalam pengelolaan dana desa merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan kecurangan atau fraud. Dengan tata kelola yang baik, peluang terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi diharapkan dapat dipersempit.
“Jadi, kejahatan korupsi maupun kejahatan dengan kekerasan itu sama. Itu pasti karena niat dan yang kedua karena kesempatan. Niat dan kesempatan itulah yang menjadikan seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi,” jelasnya.
Kunto menambahkan, dari 33 desa percontohan antikorupsi yang dibentuk KPK di seluruh Indonesia, Desa Bumi Jaya menjadi satu-satunya desa percontohan bentukan langsung KPK di Kalimantan Selatan. Sementara itu, pembinaan desa antikorupsi melalui inspektorat daerah di Kalsel telah menjangkau sekitar empat hingga lima desa.
Keterlibatan Masyarakat Wujudkan Desa Antikorupsi
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyambut baik pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut. Dalam sambutan Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Tanah Laut, Rudi Ismanto, ditegaskan bahwa keberhasilan membangun desa antikorupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Libatkan masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa, bangun keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, berikan pelayanan tanpa diskriminasi, dan pastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun,” kata Rudi saat membacakan sambutan.
Ia menyampaikan, predikat desa percontohan antikorupsi yang disandang Desa Bumi Jaya bukan sekadar penghargaan seremonial, melainkan amanah yang harus dijaga dan menjadi contoh bagi desa lainnya di Tanah Laut.
Pemkab Tanah Laut juga berkomitmen memperluas upaya pencegahan korupsi hingga ke lingkungan masyarakat paling bawah, termasuk tingkat rukun tetangga (RT) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Sementara itu, Kepala Desa Bumi Jaya, Mulyono, menyambut positif kedatangan tim monitoring KPK RI. Ia menyatakan pemerintah desa siap menindaklanjuti berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi yang diberikan selama proses evaluasi.
“Dengan adanya monitoring ini, otomatis kami, perangkat desa, dan warga Desa Bumi Jaya akan lebih jeli lagi terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan korupsi maupun kemungkinan adanya pungutan liar,” ungkap Mulyono.
Ia menambahkan, pemerintah desa bersama masyarakat bertekad menjaga konsistensi penerapan program antikorupsi yang telah dikukuhkan sejak akhir 2023 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Melalui evaluasi tersebut, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih diharapkan dapat terus dipertahankan. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin transparan dan akuntabel serta terhindar dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi turut dihadiri oleh Kepala DPMD Tanah Laut, Kepala Inspektorat Tanah Laut, Staf Ahli Bupati, Camat Pelaihari, jajaran Polsek Pelaihari, mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala), anggota Karang Taruna Putra Harapan, serta tamu undangan lainnya.
Editor: Rizki
