lenterakalimantan.com, TAMIANG LAYANG – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperkuat koordinasi dalam mematangkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Sinergi kedua lembaga tersebut diarahkan untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Upaya itu dibahas dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Peran DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Terintegrasi, Partisipatif, dan Berorientasi pada Prioritas Pembangunan Daerah. Kegiatan berlangsung pada 5–8 November 2026 di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada.
Bimtek dibuka pada Jumat (6/11/2026) oleh Bupati Barito Timur M. Yamin bersama Ketua DPRD Barito Timur Nursulistio dan Rektor Universitas Respati Indonesia (URINDO), Cicilia Windiyaningsih.
Dalam arahannya, Yamin menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan instrumen strategis untuk menerjemahkan visi pembangunan daerah menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan anggaran tidak hanya dilihat dari tingkat serapan belanja atau terpenuhinya prosedur administrasi, tetapi juga dari hasil dan dampak yang dihasilkan setiap alokasi anggaran.
“Setiap alokasi anggaran harus memiliki hasil yang jelas, memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan,” tegas Yamin.
Ia juga meminta agar seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga RAPBD, disusun secara selaras. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga harus menjadi pertimbangan, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Salah satu materi utama Bimtek membahas keterkaitan pokok-pokok pikiran DPRD dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta kapasitas keuangan daerah. Materi tersebut disampaikan Hari Nur Cahya Murni, Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri.
Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai sinkronisasi RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD agar proses perencanaan berjalan searah dengan penganggaran.
Selain itu, Boyke Martz Siagian, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, menyampaikan materi mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.
Sementara itu, Rikie, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, memaparkan kebijakan serta pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026.
Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan Universitas Respati Indonesia, berdasarkan rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Pesertanya meliputi pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan kepala perangkat daerah terkait.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan semakin solid dalam merumuskan prioritas pembangunan, menyepakati kebijakan anggaran, serta mengawasi pelaksanaannya. Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan lebih terarah, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Barito Timur.
