lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Jabatan pemenang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 akan berakhir pada 31 Desember 2024. Satu di antaranya adalah Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor atau Paman Birin.
Sementara kepala daerah pemenang pilkada 2018 dilantik 2019 sejatinya berakhir 31 Desember 2023, namun mendapatkan perpanjangan setelah gugatan diterima Mahkamah Konstitusi (MK).
Berkaca dari putusan tersebut, sejatinya jabatan Paman Birin juga berpeluang diperpanjang. Dengan catatan jika mengajukan gugatan dan diterima MK.
Pengamat hukum tata negara Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Ichsan Anwary, juga mengakui peluang gugatan diterima kembali oleh MK.
“Rombongan pemenang Pilkada 2020 bisa aja mengajukan judicial review lagi. Berkaca dari gugatan sebelumnya berpeluang dikabulkan MK,” ujar Ichsan.
Ichsan menyebut sebelumnya MK menolak gugatan Nomor 62/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada tentang batas akhir jabatan pemenang pilkada 2020.
Saat itu MK berpandangan pemotongan jabatan dalam transisi penyeragaman tidak melanggar konstitusi. Ichsan pun berpandangan lain ketika mengetahui MK mengabulkan gugatan lainnya yang serupa.
“MK berarti tidak konsisten, gugatan sebelumnya ditolak. Gugatan serupa yang baru diterima. Seharusnya jika digugat lagi MK menerima gugatan serupa,” katanya.
Ichsan menyebut jika ada gugatan dari rombongan Gubernur Kalsel hasil Pilkada 2020 maka seharusnya MK memutuskan sama seperti gugatan sebelumnya.
“MK memutuskan menerima gugatan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak cs, mustinya gugatan serupa juga diterima,” bebernya.
Dikatakan Ichsan, pemenang Pilkada 2020 malah lebih dirugikan secara jabatan. Karena ada yang hanya menjabat 3,5 tahun.
“Pemenang pilkada 2020 dirugikan karena banyak terpotong jabatan. Jika diajukan gugatan harusnya MK mengabulkan,” katanya.
