lenterakalimantan.com, SURABAYA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jawa Timur dalam rangka Studi Komparasi Terkait Penanganan Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni. Rombongan ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gt Abidinsyah dan anggota lainnya, Senin (18/3/2024).
Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Permukiman kumuh diartikan sebagai lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni. Ciri-ciri permukiman kumuh antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.
Keberhasilan Jawa Timur dalam menangani masalah kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni menjadi tujuan dari Komisi III DPRD Kalsel untuk menggali lebih dalam apa apa saja yang di lakukan oleh DPRD Jatim baik itu konsep penanganan, program program yang di gunakan, atau regulasi apa yang telah di lakukan serta sampai sejauh mana peran DPRD dalam hal tersebut. Sehingga mampu menuntaskan masalah masyarakat kumuh dan rumah tidak layak huni di Jawa timur.
”Tujuan kedatangan kita adalah untuk mengetahui apa-apa saja yang telah dilakukan sehingga Jawa Timur berhasil mengatasi masalah kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni dan juga konsep, program-program, serta regulasi apa saja yang mereka gunakan dalam menangani permasahan tersebut,” ucap H Abidinsyah.
”Tujuan dari pengentasan Kemiskinan adalah dengan penyelesaian masalah kawasan kumuh dan rumah tidak layak, inilah yang menjadi konsen kita semua baik legislatif dan eksekutif untuk menghapus kemiskinan extrem , sehingga muncul kiat kiat dalam melakukan pengentasan Kemiskinan di tiap tiap provinsi, misalnya dengan melakukan kerjasama dengan pihak TNI,” jelas Masduki.
Rombongan Komisi III ini diterima oleh Komisi D, Masduki,S.Pd.i dan Drs H Satib, M.Si serta dari Dinas Penanggulangan Resiko dan Bencana Provinsi Jawa Timur, Mahmudah dan Sulistiyono.
”Adapun keberhasilan Jawa Timur dalam mengatasi masalah kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, ada beberapa hal yang dapat kita ambil adalah salah satunya kerja sama dengan TNI atau Kodam Brawijaya, dalam hal menangani masalah pembangunan rumah layak huni, di mana di situ banyak kemudahan kemudahan dan pekerjaan pekerjaan yang sulit dapat diselesaikan, dan pola ini dapat lakukan di Kalimantan selatan, namun dengan catatan yang diprogramkan ini diluar dari usulan dinas, namun program ini dari harus usulan dari DPRD Kalimantan Selatan, sehingga ada kerjasama yang sinergisitas lah. Dan hal ini akan kita coba di Kalimantan selatan ” jelas Gt. Abidinsyah di akhir pertemuan.
