lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Kejagung RI Dr. Fadil Zumhana telah menyetujui penghentian penuntutan satu perkara berdasarkan Keadilan Restorative di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Penghentian penuntutan yang disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil ekspose yang juga dihadiri Akhmad Yani, S.H.,M.H. selaku Plt. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan, yang digelar secara Daring, Selasa (2/4/2024).
Menurut Kasi Penkum Kejati Kalsel Yuni Priyono berdasarkan siaran pers Nomor:PR 70/O.3.3.6/Kph.1/04/2024, adapun penghentian penuntutan tersebut telah di setujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Kejaksan Agung RI sebanyak 1 perkara di Kejaksaan Negeri Kotabaru dengan tersangka M Balya Mubarak alias Mubarak yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP
“Alasan atau prtimbangan diajukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020, tersangka M Balya Mubarak baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,” ujar Kasi Penkum.
Lanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Jo. Surat Edaran Jaksa Agung RI No: 01/E/EJP/02/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan dalam kerangka pikir keadilan restoratif Dimana dengan mempertimbangkan ada perdamaian tanpa syarat antara pihak korban dan tersangka.
“Masyarakat dan Tokoh Masyarakat mengapresiasi proses Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dalam kasus ini ternyata Korban adalah teman dari Ayah tersangka, sehingga korban telah memaafkan dan tidak lagi menuntut secara hukum, sebagaimana ketentuan pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan,” jelas Yuni Priyono.
