lenterakalimantan.com, PARINGIN – Dinas PUPR Perkim Balangan menekankan pemerintah desa dan kecamatan untuk berperan aktif menyampaikan laporan guna menuntaskan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah setempat, Rabu (22/5/2024).
Kepala Bidang Perkim Dinas PUPR, Rudi Haryadie mengungkapkan bahwa, untuk terwujudnya visi-misi dari Pemerintah Kabupaten Balangan, sebaiknya pemerintah desa dan juga kecamatan saling berperan aktif dalam laporan.
“Apabila masih ada terdapat rumah tidak layak huni, maka pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan berperan aktif dalam menyampaikan laporan, sehingga program dari Bupati Abdul Hadi bisa berjalan maksimal bagi warga Kabupaten Balangan,” katanya.
Ia menambahhkan, setelah program bedah rumah RTLH ini rampung, Pemkab Balangan akan beralih ke daerah rawan bencana sebagai antisipasi atau jaminan perlindungan bagi warga setempat.
Rudi mengatakan, setelah program bedah RTLH ini selesai, untuk tahun ini Pemkab Balangan mendapatkan bantuan bedah rumah dari provinsi sebanyak 25 buah.
“Tidak berhenti sampai di sini, Bupati Abdul Hadi juga telah mengusulkan ke kementerian sebanyak 2 ribu rumah untuk dilakukan pembedahan, disetujui atau tidak disetujui Bupati Balangan akan tetap menuntaskan bedah rumah, sehingga tidak ada lagi ditemukan rumah tidak layak huni, di bumi sanggam,” ujar Rudi kepada lenterakalimantan.com.
Bupati Balangan juga mengambil tindakan untuk merubah peraturan bedah rumah yang dulunya diwajibkan bagi yang sudah berkeluarga, sekarang berpedoman pada batasan umur dan memperhatikan segala ketentuannya, semua yang dilaksanakan bepegang pada ketentuan dan aturan.
