lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai sektor jasa keuangan di wilayah tersebut tetap berada dalam kondisi stabil, meskipun dihadapkan pada meningkatnya dinamika perekonomian global.
Perekonomian Kalsel mencatat pertumbuhan sebesar 5,05 persen secara cumulative to cumulative, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,03 persen. Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalsel mencapai Rp1.081,8 triliun, sementara Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berada di angka Rp3.296,7 triliun.
Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ini masih ditopang oleh tiga sektor utama, yakni pertambangan, industri pengolahan, dan pertanian.
Kinerja Stabil Sektor Perbankan
Sektor perbankan di Kaslel tetap menunjukkan stabilitas dengan kinerja intermediasi yang positif. Hal ini didukung oleh likuiditas yang memadai serta tingkat permodalan yang kuat, meski berada di tengah ketidakpastian global.
Per Februari 2025, penyaluran kredit perbankan mencatatkan pertumbuhan dua digit sebesar 18,59 persen (year-on-year), meningkat dari posisi Januari 2025 yang sebesar 18,16 persen. Total kredit yang disalurkan mencapai Rp77,45 triliun, naik tipis dari bulan sebelumnya sebesar Rp77,10 triliun.
“Kredit didominasi oleh kredit modal kerja sebesar 23,98 persen dan kredit investasi sebesar 22,94 persen. Keduanya bersifat produktif dan diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan serta kapasitas usaha di daerah,” ujar Agus Maiyo kepada media, Kamis (24/4) sore.
Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), tercatat peningkatan sebesar 13,01 persen menjadi Rp94,03 triliun, naik dari 11,59 persen pada Januari 2025. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh deposito yang tumbuh signifikan sebesar 32,47 persen year-on-year, diikuti oleh giro sebesar 10,16 persen dan tabungan 6,09 persen.
Industri Keuangan Nonbank Juga Stabil
Industri keuangan nonbank juga menunjukkan stabilitas. Hingga Januari 2025, piutang perusahaan pembiayaan tumbuh 0,93 persen secara tahunan menjadi Rp12 triliun. Rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) berada pada level 1,86 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 2,96 persen.
Dilihat dari jenis pembiayaannya, pembiayaan investasi menjadi yang tertinggi dengan nilai Rp5,8 triliun, disusul pembiayaan multiguna sebesar Rp4,25 triliun dan pembiayaan modal kerja Rp1,32 triliun.
Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi, sektor pertambangan dan penggalian menjadi penerima pembiayaan terbesar dengan nilai Rp3,78 triliun. Dari sisi wilayah, tiga daerah dengan penyaluran tertinggi adalah Kota Banjarmasin (Rp3,64 triliun), Kabupaten Tanah Bumbu (Rp2,02 triliun), dan Kabupaten Tabalong (Rp1,40 triliun).
Editor : Tim Redaksi
