lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustan Saining, menyebut penguatan program perhutanan sosial sebagai langkah kunci dalam menghadapi krisis iklim sekaligus membuka jalan bagi kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Seminar Pelaksanaan Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim yang digelar di Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya, Selasa, (18/6/2l0lAcara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan.
“Melalui seminar ini, kami mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi momentum refleksi sekaligus dorongan aksi nyata di tingkat tapak,” kata Agustan.
Ia menuturkan bahwa skema perhutanan sosial memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara legal melalui berbagai kegiatan produktif, seperti agroforestry, silvopastoral, hingga agrofishery—yang memadukan fungsi ekologi hutan dengan pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Ini peluang besar. Masyarakat sudah diberikan hak kelola, tinggal bagaimana potensi ini dioptimalkan agar tetap lestari sekaligus menghasilkan nilai ekonomi,” ujarnya.
Namun, pelaksanaan di lapangan tidak tanpa hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah akses permodalan dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat kelompok pengelola.
“Kalau untuk SDM, kita bisa fasilitasi melalui pelatihan dan pendampingan rutin. Tapi untuk permodalan, ini masih jadi kendala yang harus dipecahkan bersama, termasuk lewat dukungan lembaga keuangan dan mitra pembangunan,” tandasnya.
Program perhutanan sosial di Kalteng sendiri menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah dalam mengintegrasikan agenda konservasi lingkungan dengan pembangunan ekonomi inklusif di pedesaan.
Penulis: Antonius Sepriyono
Editor: Rian
