lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar konsinyering bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel, guna membahas berbagai persoalan mendasar dan tantangan strategis dalam sektor pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel HM Syaripuddin atau yang kerap disapa Bang Dhin menyatakan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk menyelaraskan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan di daerah.
“Forum ini mempertemukan data, aspirasi, dan perspektif dari unsur teknis seperti BPMP, agar kebijakan pendidikan tidak hanya berbasis angka, tapi juga menyentuh realitas sosial dan tantangan struktural,” ujar Bang Dhin.
Ia menyoroti berbagai tantangan pendidikan di Kalsel, seperti ketimpangan akses, kualitas guru, keterbatasan infrastruktur, hingga kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. Menurutnya, pendekatan kebijakan yang diperlukan harus berpihak kepada hak dasar pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan daerah tertinggal.
Sementara itu, Kepala BPMP Kalsel Yuli Haryanto memaparkan data terbaru terkait kondisi pendidikan di Kalsel yang menjadi sorotan utama dalam diskusi, antara lain:
- Jumlah sekolah mencapai 8.309 unit, terdiri dari 3.895 sekolah negeri dan 4.414 sekolah swasta. Kondisi ini menuntut kebijakan pembiayaan dan pembinaan yang adil dan merata.
- Sebanyak 42,44% guru belum tersertifikasi dari total 75.871 pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya profesionalisme tenaga pendidik.
- Sebanyak 1.846 sekolah masih berakreditasi C, bahkan 172 sekolah belum terakreditasi. Ini menandakan perlunya intervensi afirmatif untuk peningkatan mutu kelembagaan.
- Sebanyak 6.425 ruang kelas mengalami kerusakan, terdiri dari 3.321 rusak ringan, 2.228 rusak sedang, dan 876 rusak berat. Infrastruktur pendidikan pun menjadi tantangan serius.
Diskusi juga menyinggung isu implementasi kurikulum yang belum merata, serta ketimpangan layanan antara sekolah negeri, swasta, dan sekolah berbasis keagamaan.
Bang Dhin menegaskan bahwa hasil konsinyering ini akan menjadi dasar perjuangan politik PDI Perjuangan dalam menyusun kebijakan dan advokasi pendidikan, baik di level daerah maupun nasional.
Editor : Tim Redaksi
