lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna menyusun dokumen Kerangka Pengamanan Sosial dan Lingkungan atau Safeguard REDD+ tingkat provinsi.
Diskusi ini berlangsung pada Kamis (24/7/2025) dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor.
FGD ini merupakan bagian dari upaya memperkuat implementasi program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) serta Nationally Determined Contribution (NDC) di Kalteng.
Kepala DLH Kalteng, Joni Harta, dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Dinas Noor Halim, menekankan pentingnya dokumen safeguard sebagai fondasi dalam pelaksanaan REDD+.
“Keberadaan dokumen safeguard dalam implementasi REDD+ diperlukan sejak awal untuk memastikan bahwa pelaksanaan program REDD+ dengan berbagai aktivitasnya tidak menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, lingkungan, dan tata kelola di Kalimantan Tengah,” katanya.
Baca juga : Gubernur Kalteng Pimpin Rapim, Bahas Sinkronisasi Program Prioritas 2026
Ia menambahkan, proses penyusunan dokumen ini tak bisa dilakukan secara sepihak. Pelibatan berbagai pihak dinilai krusial agar dokumen yang dihasilkan benar-benar menjawab tantangan di lapangan.
“Sangat penting adanya pelibatan para pihak untuk mengumpulkan informasi, pandangan, atau masukkan dari aktor yang memiliki pengalaman, keahlian, atau keterlibatan langsung dengan isu REDD+,” lanjutnya.
Noor Halim berharap forum diskusi ini mampu merumuskan langkah-langkah strategis dan komprehensif untuk memperkuat sistem safeguard di tingkat provinsi.
“Semoga kegiatan hari ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Tujuan dari diadakannya FGD pada hari ini dalam rangka persiapan penyusunan dokumen Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan (Safeguard REDD+ Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah) dapat tercapai dengan peran aktif semua pihak yang terlibat,” ujarnya.
Peserta FGD terdiri dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat (NGO), akademisi, instansi pemerintah seperti DLH dan Dinas Kehutanan, serta perwakilan dari Sekretariat Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Pokja RADD+).
“Untuk peserta ada dari NGO, ada dari perguruan tinggi, ada dari DLH dan ada dari Kehutanan, dari Sekretariat Pokja RADD+,” pungkasnya.
Editor : RIAN
