lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama pemerintah kabupaten/kota mulai merancang kesepakatan bersama untuk mendukung program strategis daerah.
Rapat pembahasan rancangan kesepakatan itu dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng, Herson B. Aden, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (27/8/2025).
Plt. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, John Lis Berger, menyebut rapat ini digelar untuk memperkuat sinergi antar daerah sekaligus mendukung implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera.
“Kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antara Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai tujuan, sasaran, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan serta hal-hal yang berkenaan dengan implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera,” ujarnya.
Rapat juga membahas pembagian peran dan tanggung jawab, mekanisme koordinasi, kebutuhan anggaran, hingga dukungan infrastruktur dan SDM.
Dari forum ini, diharapkan lahir dokumen kesepakatan yang menjadi dasar kerja sama Pemprov dengan kabupaten/kota di Kalteng.
Mewakili Plt. Sekda, Herson Aden menegaskan komitmen Pemprov Kalteng menghadirkan program strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Salah satu langkah konkretnya adalah peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026,” katanya.
Program tersebut dirancang untuk memperluas akses layanan dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi keluarga, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat pelosok. Karena bersifat lintas wilayah, program ini membutuhkan dukungan kabupaten/kota.
“Untuk itu perlu dilakukan penyusunan dokumen Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar implementasinya berjalan efektif dan berkesinambungan,” tambahnya.
Menurut Herson, pembahasan rancangan kesepakatan hari ini menjadi landasan bagi efisiensi, efektivitas, dan kolaborasi antar pemerintah daerah.
Fokus diskusi meliputi tujuan dan sasaran program, ruang lingkup kerja sama, mekanisme pelaksanaan, hingga skema monitoring, evaluasi, dan pembiayaan.
“Saya berharap peserta rapat dapat memberikan masukan yang konstruktif karena keberhasilan program ini akan diukur dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Ia menambahkan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah daerah.
“Diharapkan implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera dapat dilaksanakan secara terpadu, sehingga memaksimalkan dan mempercepat manfaat yang diterima oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah,” katanya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan naskah kesepakatan bersama Pemprov Kalteng dengan pemerintah kabupaten/kota.
Editor : DAD
