lenterakalimantan.com, MARTAPURA – Pemkab Banjar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) Perkembangan Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual di Command Center Manis, Martapura, Selasa (2/9/2025) pagi.
Rakoor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti kementerian/lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, serta seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti situasi sosial politik nasional yang belakangan dinamis. Sejak 25 Agustus 2025, tercatat 107 titik aksi demonstrasi di 32 provinsi, dengan konsentrasi massa di Mabes Polri, Mako Brimob, kantor Polda, Polres, hingga gedung DPRD.
Tito menekankan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif sesuai arahan Presiden RI bersama pimpinan partai politik pada 31 Agustus lalu.
“Dialog terbuka, pemerintah siap mendengarkan serta menerima utusan kelompok yang ingin menyampaikan kritik maupun masukan. Peran DPR juga penting, agar tokoh masyarakat dan kelompok sipil bisa diajak berdialog dalam suasana konstruktif,” ujar Mendagri.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amilia Adininggar Widyasanti, melaporkan perkembangan inflasi nasional per Agustus 2025. Hasilnya, 27 provinsi mengalami deflasi dan 11 provinsi inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Sumatera Utara sebesar 1,77 persen, sedangkan deflasi terdalam di Maluku Utara -1,90 persen.
Mengacu pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Agustus 2025, 12 provinsi tercatat naik, 25 provinsi turun, dan satu provinsi stabil. Komoditas penyumbang inflasi terbesar berasal dari cabai merah, bawang merah, dan beras berdasarkan data SP2KP hingga 29 Agustus 2025.
Rakoor ini menjadi agenda rutin pemerintah pusat untuk memantau serta mengevaluasi pengendalian inflasi daerah. Pemerintah berharap, pengendalian harga kebutuhan pokok tetap terjaga demi melindungi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Penulis: Fai
Editor: Rian
