lenterakalimantan.com, MARTAPURA – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Banjar menegaskan, pengelolaan aplikasi Go Digital Desa (Gides) Manis bukan ranah mereka, melainkan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Hal ini disampaikan Kabid E-Government DKISP Banjar, Cornelius Kristianto, saat dimintai keterangan terkait aplikasi Gides Manis yang disebut-sebut berbayar untuk 277 desa di Banjar.
“Kalau itu bukan server kami, jadi no comment. Dinas PMD yang lebih tahu,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Kristianto mengakui pernah ada pihak pengelola Gides Manis datang berkoordinasi ke DKISP, tetapi tidak berlanjut.
“Kalau aplikasi milik kami adalah Smart Kampung Manis. Servernya Kominfo,” tegasnya.
Aplikasi Smart Kampung Manis sendiri adalah layanan administrasi desa berbasis digital yang diluncurkan sejak 2021 dan diberikan secara gratis untuk desa dan kelurahan. Tahun ini, DKISP tengah menyiapkan versi dua bagi 33 desa dan kelurahan yang sudah menggunakan versi awal.
“Bupati juga minta kita koordinasi dengan APDESI karena banyak desa lain tertarik pakai aplikasi ini. Intinya kalau semua desa mau pakai, kami siap dan ini free,” lanjutnya.
Keberadaan Smart Kampung Manis gratis ini menjadi alasan banyak desa menolak pengadaan aplikasi Gides Manis yang disebut memerlukan dana Rp 20 juta per desa.
Sejumlah Pambakal mengaku mendapat dorongan untuk memasukkannya dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2023–2024, bahkan disebut sudah tercantum di daftar belanja ADD.
“Ini anggaran desa, seharusnya bisa membeli sesuai kebutuhan. Adanya program itu justru mengganggu prioritas desa yang sudah direncanakan,” ungkap salah satu kepala desa yang enggan disebut namanya.
Keluhan juga muncul dari Pambakal di Martapura Timur, Gambut, Kertak Hanyar, hingga Astambul karena Gides Manis kerap mengalami gangguan teknis, meski servernya disebut menelan biaya perawatan Rp3,5 juta per tahun.
Dengan langkah tegas ini, DKISP Banjar memastikan fokus pada penguatan Smart Kampung Manis sebagai layanan digital desa yang gratis, stabil, dan langsung dikelola pemerintah daerah, memberi pilihan lebih efisien bagi desa-desa di Kabupaten Banjar.
Editor: Rian
