lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran mengapresiasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap desa dan kelurahan di wilayahnya.
Ia menilai kehadiran Posbankum yang menyediakan layanan informasi, konsultasi, dan bantuan hukum secara gratis dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu atau tengah menghadapi persoalan hukum.
Apresiasi itu disampaikan Gubernur dalam kegiatan Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal di Wilayah Kalteng yang dihadiri Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (6/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan penghargaan kepada 22 kepala desa dan lurah yang telah mengikuti Pelatihan Peacemaker dan berhasil meraih gelar NLP.
“Keahlian yang diperoleh kiranya bisa diterapkan di Desa atau Kelurahan masing-masing, sehingga tercipta suasana kondusif dan harmonis di tengah masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Agustiar juga menyampaikan selamat kepada empat kepala desa dan lurah yang terpilih mewakili Kalteng dalam Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 di Jakarta, yakni Lurah Tumbang Talaken, Gunung Mas Gusti Ray Novhanda, Kepala Desa Sungai Rangit Jaya, Kotawaringin Barat Nur Salim, Lurah Bukit Tunggal,
Palangka Raya Subhan Noor, dan Tomson Pakpahan dari Desa Lupu Peruca, Sukamara.
“Semoga keempat perwakilan tersebut dapat meraih prestasi yang terbaik dalam PJA 2025 di Jakarta,” harap Gubernur Agustiar.
Kalteng Jadi Provinsi Tercepat Keempat Bentuk Posbankum
Sementara itu, Menkum RI Supratman Andi Agtas mengapresiasi capaian Kalimantan Tengah yang menjadi provinsi tercepat keempat di Indonesia dalam pembentukan Posbankum.
“Posbankum diharapkan menjadi garda terdepan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan,” ucap Supratman.
Ia menegaskan, kehadiran Posbankum dapat membantu meringankan tugas para camat, bupati, gubernur, hingga aparat penegak hukum, karena mampu menyelesaikan berbagai persoalan hukum langsung di tingkat desa dan kelurahan.
Supratman menjelaskan, Posbankum merupakan salah satu langkah konkret untuk mewujudkan akses keadilan bagi seluruh warga negara, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
“Bapak Presiden senantiasa menekankan bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan tidak hanya hak setiap warga negara, tetapi juga tuntutan setiap warga negara,” katanya.
Dengan terbentuknya 1.571 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Kalteng, Menkum berharap keadilan kini semakin dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Jumlah tersebut juga menambah total Posbankum secara nasional menjadi 70.069 unit, atau 83,46 persen dari total 83.953 desa/kelurahan di Indonesia.
Perkuat Sinergi Antarinstansi Selain meresmikan Posbankum, acara juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan Posbankum Desa/Kelurahan se-Kalteng, sebagai langkah memperkuat peran lembaga tersebut dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Menkum RI menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Kalteng serta bupati dan wali kota se-Kalteng atas dukungan terhadap pembentukan Posbankum di wilayah masing-masing.
Kegiatan juga dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kanwil Kemenkumham Kalteng dengan sejumlah lembaga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, BPN, dan Perguruan Tinggi di Kalteng.
Acara yang ditandai dengan penabuhan katambung itu turut dihadiri Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng Hajrianor, kepala daerah se-Kalteng, serta pimpinan organisasi pemberi bantuan hukum dan peserta pelatihan paralegal dari seluruh kabupaten/kota.
Dengan terbentuknya ribuan Posbankum hingga tingkat desa, Pemerintah Provinsi Kalteng berharap akses keadilan kini benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat di seluruh penjuru Bumi Tambun Bungai.
Editor : Rian
