lenterakalimantan.com, MUARA TEWEH – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi PDIP, H. Taufik Nugraha, S.Kom, menegaskan bahwa akar persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Barito Utara bukan semata distribusi di SPBU, melainkan kuota BBM dari pemerintah pusat yang tidak pernah bertambah, sementara jumlah kendaraan meningkat signifikan setiap bulan.
Menurut Taufik, kondisi tersebut merupakan masalah struktural yang harus diselesaikan melalui jalur kebijakan dan data resmi, bukan hanya dengan penertiban antrean.
“Kuota BBM kita tidak pernah bertambah dari pusat, padahal jumlah kendaraan terus meningkat. Ini bukan sekadar soal antrean, tapi soal ketidakseimbangan data dan kebijakan,” ujar Taufik Nugraha saat diwawancarai usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD bersama PLN Muara Teweh, Kamis (20/11/2025).
Sebagai Ketua Komisi II DPRD yang membidangi ekonomi dan infrastruktur, Taufik meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara segera melakukan survei resmi ke dealer kendaraan bermotor untuk mendapatkan data valid sebagai dasar pengajuan penambahan kuota BBM.
“Silakan survei ke dealer motor. Rata-rata sekitar 500 unit sepeda motor baru masuk setiap bulan. Ini fakta di lapangan. Kalau kendaraan terus bertambah sementara kuota tetap, maka kelangkaan akan terus terjadi,” tegasnya.
Ia menilai data dari dealer kendaraan sangat penting sebagai alat pembuktian formal untuk diajukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah hingga DPR RI dan kementerian terkait.
Taufik meminta Pemkab Barito Utara segera mengambil langkah konkret, di antaranya mengajukan penambahan kuota BBM ke pemerintah pusat, melampirkan data pertumbuhan kendaraan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian, serta tetap mengawasi SPBU agar transparan dalam distribusi.
“Kami di DPRD siap mengawal. Tapi pemerintah daerah harus bergerak sekarang. Ini bukan sekadar keluhan masyarakat, melainkan persoalan yang harus diselesaikan dengan kebijakan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak tambahan terhadap kuota BBM saat Barito Utara menjadi tuan rumah MTQH Kalimantan Tengah, di mana tamu dari berbagai kabupaten/kota turut membeli BBM di Muara Teweh.
“Selama MTQH, peserta dari luar daerah membeli BBM di sini. Otomatis kuota makin terbebani. Faktor ini juga harus diperhitungkan dalam pengajuan ke pusat,” ujarnya.
Menurut Taufik, selama ketidakseimbangan antara kuota dan pertumbuhan kendaraan tidak dibenahi, persoalan kelangkaan BBM akan terus berulang.
“Kalau kuota cukup, tidak akan ada antrean panjang dan pelangsir. Ini soal kebijakan. Kami minta pemerintah daerah segera mengajukan penambahan kuota BBM secara resmi,” pungkasnya.
Editor : Tim Redaksi
