Oleh: TAP – Tody Ardiansyah Prabu, S.H
(Tokoh Muda Indonesia / Aktivis Intelektual Pergerakan Indonesia)
lenterakalimantan.com – Dalam satu dekade terakhir, praktik politik di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Terlihat adanya interplay atau saling memengaruhi antara tiga model kekuasaan: monarki, poliarki, dan oligarki, yang saling berkelindan dalam praktik politik nasional.
Dinamika politik Indonesia kekinian kerap memperlihatkan kecenderungan pada pola kekuasaan yang menyerupai monarki, yakni kekuasaan yang terpusat pada satu figur dominan. Pola ini tampak lebih menonjol dibandingkan semangat poliarki, yaitu demokrasi yang menempatkan kekuasaan di tangan banyak pihak melalui mekanisme partisipasi publik.
Pusat Kekuasaan Jawa dan Teori Joglosemar
Fenomena tersebut tidak terlepas dari apa yang kerap disebut sebagai teori kekuasaan Jawa, dengan pusat simboliknya berada di wilayah Joglosemar—Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Kawasan ini kerap dipahami sebagai pusat kebudayaan sekaligus simbol kekuasaan politik Jawa.
Teori kekuasaan Jawa berakar dari tradisi Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 hingga ke-17. Pada masa Sultan Agung, Mataram berupaya menyatukan Pulau Jawa di bawah satu kekuasaan tunggal. Tradisi ini melahirkan pandangan bahwa pemimpin ideal adalah figur yang memiliki karisma (wahyu) dan otoritas sentralistik.
Pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755, kekuasaan Mataram terpecah menjadi beberapa pusat, seperti Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Meski demikian, nilai-nilai kekuasaan Jawa tetap bertahan dan memengaruhi cara pandang politik hingga masa kini.
Dalam tradisi tersebut, dikenal konsep kawulo–gusti (rakyat–raja), yakni hubungan hierarkis yang menempatkan pemimpin sebagai pusat kekuasaan kosmis—sebuah pandangan yang memaknai kekuasaan sebagai sesuatu yang bersifat menyeluruh, teratur, dan harmonis dalam tatanan semesta.
Indonesia Modern dan Tantangan Tata Kelola
Berdasarkan gambaran tersebut, Indonesia modern perlu diarahkan pada upaya menjaga kesinambungan nilai sejarah yang adiluhung—yakni nilai luhur, mulia, dan bermutu tinggi—tanpa mengabaikan tuntutan modernisasi sistem pemerintahan.
Siapa pun yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan harus ditopang oleh struktur organisasi pemerintahan yang kuat dan profesional. Dalam konteks ini, pembelajaran dari sejarah Kerajaan Majapahit dapat diadaptasi secara modern, misalnya melalui konsep figur sentral yang didukung oleh struktur setara “mahapatih”, yang berfungsi sebagai pengelola pemerintahan berbasis profesionalisme dan meritokrasi.
Struktur tersebut idealnya dilengkapi dengan para deputi atau pembantu strategis yang memiliki kredibilitas, visi futuristik, dan kemampuan mengantisipasi perubahan global. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan dapat dipercaya dapat diwujudkan.
Caturlogi Pembangunan Nasional
Sudah saatnya Indonesia kembali menegaskan Caturlogi Pembangunan, yang mencakup empat pilar utama:
- Pemerataan ekonomi
- Pertumbuhan ekonomi
- Stabilitas nasional
- Partisipasi dan demokratisasi
Keempat pilar tersebut bermuara pada tujuan utama, yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat lahir dan batin, sesuai dengan cita-cita pendirian negara bangsa (nation state).
Poliarki dan Oligarki dalam Praktik Politik
Poliarki merupakan konsep yang dipopulerkan oleh Robert Dahl, menggambarkan sistem politik di mana kekuasaan tersebar, tidak terpusat, serta ditopang oleh kompetisi politik yang terbuka dan partisipatif. Sistem ini ditandai oleh kebebasan sipil, pluralisme politik, dan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat.
Sebaliknya, oligarki adalah bentuk kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir elit, baik karena faktor kekayaan, keturunan, maupun kekuatan politik dan militer. Dalam praktik oligarki, kepentingan kelompok sering kali mengalahkan kepentingan publik, dan negara berpotensi dijadikan alat untuk mempertahankan dominasi elit tertentu.
Penutup
Di antara monarki, poliarki, dan oligarki, arah politik Indonesia harus diorientasikan untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Gagasan-gagasan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya merumuskan peta jalan Indonesia Emas menuju satu abad NKRI.
Jayalah Indonesia.
Salam NKRI.
#SaveDemokrasiIndonesia
Editor: Rizki
