Pemerintah memperketat pengawasan terhadap kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mulai tahun 2026. Terdapat sebelas faktor utama yang menjadi penentu apakah masa kerja pegawai di instansi pusat maupun daerah dapat diperpanjang atau harus dihentikan.
Pengetatan tersebut merupakan bagian dari penataan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki babak baru setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menerbitkan Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025.
Regulasi ini mengatur ketentuan teknis pengelolaan masa kerja PPPK paruh waktu, termasuk mekanisme evaluasi kinerja serta dasar penghentian kontrak. Aturan tersebut menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menilai kelanjutan status kepegawaian pegawainya.
Melansir Jawapos, Minggu (1/2/2026), sejak awal skema PPPK paruh waktu dirancang sebagai solusi transisi bagi eks tenaga honorer agar memperoleh kepastian hukum dalam hubungan kerja dengan negara. Meski memberikan pengakuan administratif dan sejumlah hak kepegawaian, status PPPK paruh waktu tidak bersifat permanen seperti pegawai negeri sipil (PNS).
Karena itu, kontrak kerja hanya berlaku dalam periode tertentu dan harus diperpanjang melalui penilaian kinerja yang terukur. Mulai 2026, pengawasan pelaksanaan kontrak dilakukan secara lebih sistematis melalui evaluasi tahunan berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), disiplin kerja, serta kepatuhan terhadap kode etik ASN.
Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar instansi untuk memutuskan apakah kontrak PPPK paruh waktu diperpanjang atau dihentikan. KemenPAN-RB menegaskan bahwa perpanjangan kontrak bukanlah proses otomatis. Pegawai yang tidak memenuhi standar kinerja atau terbukti melanggar aturan berpotensi kehilangan status kepegawaiannya.
Sebaliknya, PPPK paruh waktu dengan kinerja baik memiliki peluang mendapatkan perpanjangan kontrak, bahkan diangkat menjadi PPPK penuh waktu sesuai kebutuhan dan formasi organisasi.
Berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025, terdapat sebelas kondisi yang dapat menyebabkan kontrak PPPK paruh waktu dihentikan atau tidak diperpanjang. Ketentuan ini disusun untuk menjaga profesionalisme, netralitas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Sebelas faktor tersebut meliputi perubahan status menjadi PPPK penuh waktu, pengunduran diri, meninggal dunia, pelanggaran terhadap ideologi negara, mencapai batas usia atau berakhirnya masa perjanjian, penghapusan jabatan akibat kebijakan organisasi, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, kinerja yang tidak memenuhi target SKP, pelanggaran disiplin berat, dijatuhi hukuman pidana penjara minimal dua tahun, serta pelanggaran netralitas ASN dengan terlibat dalam partai politik.
Ketentuan ini menjadi pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian dalam mengambil keputusan administratif secara objektif dan akuntabel. Setiap proses penghentian kontrak wajib melalui pemeriksaan serta pencatatan resmi, dan hasil evaluasi harus disampaikan kepada pegawai sebagai bentuk transparansi.
Dengan skema tersebut, PPPK paruh waktu dituntut untuk menjaga kinerja, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan kepegawaian. Pemerintah berharap mekanisme ini mampu memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara efektif, profesional, dan berintegritas.
