lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, Senin (2/2/2026), di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Lantai IV Gedung A. Rapat tersebut membahas rencana program kerja Dinas PUPR Tahun 2026 sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur daerah.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Musfaqimah, S.Farm., M.Si. Dalam kesempatan itu, Komisi III menekankan pentingnya perencanaan yang matang, penganggaran yang realistis, serta pelaksanaan proyek yang berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
Musfaqimah menegaskan, DPRD akan memastikan setiap program strategis disertai target kinerja yang terukur, skema pendanaan yang transparan, serta langkah mitigasi terhadap risiko keterlambatan pekerjaan dan potensi pembengkakan biaya.
Dalam forum tersebut, Komisi III meminta Dinas PUPR menyampaikan secara rinci timeline pelaksanaan proyek, peta lokasi kegiatan, serta indikator capaian fisik dan keuangan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan pengawasan bersama. Fokus pengawasan diarahkan pada proyek-proyek bernilai besar yang berdampak luas terhadap konektivitas wilayah, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan ketahanan pangan daerah.
Sebagai rekomendasi kebijakan, Komisi III DPRD Kalsel mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memprioritaskan proyek strategis yang memiliki dampak langsung terhadap konektivitas logistik, aksesibilitas masyarakat, serta produktivitas ekonomi. Selain itu, sinergi lintas perangkat daerah dan penguatan sistem pengendalian internal juga dinilai penting guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran Tahun 2026.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III berharap seluruh program kerja Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan M. Yasin Toyib memaparkan sejumlah program prioritas Tahun 2026 yang masuk dalam proyek strategis daerah. Program tersebut antara lain pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan jalan lintas Banjarbaru–Batulicin, pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta penguatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi daerah irigasi dan rawa kewenangan Provinsi Kalsel.
Selain proyek infrastruktur utama, Dinas PUPR juga merencanakan pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan siring. Program-program tersebut diproyeksikan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan konektivitas wilayah, serta pemerataan pembangunan antarwilayah di Kalsel.
Editor : Tim Redaksi
