lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru tetap memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (11/2/2026).
“Kami bersama jajaran memprioritaskan kegiatan yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Rapat sekarang cukup dengan snack, tidak lagi nasi kotak. Efisiensi di segala lini kami upayakan demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Banjarbaru,” ujarnya.
BACA JUGA : Pentas Mamanda Meriahkan Taman Van Der Pijl, Wadah Silaturahmi Komunitas Seni Banjarbaru
Dalam RKPD 2027, Pemkot Banjarbaru menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, peningkatan produktivitas ekonomi sektor tersier, pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi.
Tema pembangunan yang diusung adalah “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi.” Tema tersebut disusun berdasarkan evaluasi capaian pembangunan, kondisi ekonomi daerah, serta isu strategis yang akan dihadapi Banjarbaru ke depan.
Forum yang digelar di lingkungan Pemko Banjarbaru itu dihadiri pimpinan daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan terhadap rancangan awal RKPD 2027.
BACA JUGA : Pemkot Banjarbaru Gelar Rakor dan Teken Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru yang dipaparkan dalam forum, pertumbuhan ekonomi Banjarbaru pada 2024 mencapai 6,71 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan. Struktur ekonomi didominasi sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi 29,72 persen, disusul sektor konstruksi dan perdagangan.
Indikator kesejahteraan juga menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan pada 2025 tercatat 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,75 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,2, tertinggi di Kalimantan Selatan.
Meski demikian, pemerintah daerah masih mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu perhatian, antara lain pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Sumber : Tim Liputan
Editor : Tim Redaksi
