lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di hampir seluruh provinsi di Indonesia tahun ini mengalami penurunan akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Di Kalimantan Timur (Kaltim), APBD tercatat turun signifikan dari Rp21,74 triliun pada 2025 menjadi Rp15,15 triliun pada 2026.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada ruang fiskal pemerintah daerah. Namun, di tengah keterbatasan anggaran itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tetap mempertahankan Program Gratispol Pendidikan yang selama ini menjadi sandaran ribuan mahasiswa. Kebijakan ini kerap menuai kritik dan hujatan di ruang publik, namun manfaatnya masih dan terus dirasakan oleh anak-anak muda Kaltim yang sedang menempuh pendidikan tinggi.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan bahwa pemotongan TKD sekitar Rp7 triliun tidak akan menggeser komitmen pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan. Di saat banyak daerah harus memangkas belanja sosial, Pemprov Kaltim justru memilih tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas.
Pada 2026, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,377 triliun untuk Program Gratispol Pendidikan dengan target penerima sebanyak 158.981 orang. Program ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi putra-putri daerah, mulai dari jenjang S-1 hingga S-3.
“APBD semua daerah di Indonesia turun, tetapi kami tetap memberikan beasiswa Gratispol. Kami yakin investasi terbaik adalah pada sumber daya manusia,” tegas Gubernur Harum saat memimpin morning briefing di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026).
Dengan dukungan anggaran yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Kaltim berupaya memperluas jangkauan penerima manfaat. Pemerintah menanggung pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa pada fakultas-fakultas umum. Sementara untuk fakultas dengan biaya tinggi, seperti Fakultas Kedokteran, disusun skema perhitungan khusus guna menjaga asas keadilan sekaligus memperluas penerima beasiswa.
Di tengah berbagai kritik yang muncul, keberlanjutan Program Gratispol setidaknya menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tetap hadir dan berpihak. Bagi banyak mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah, bantuan ini menjadi penopang utama agar studi tetap berlanjut dan tidak terhenti di tengah jalan. Dampaknya mungkin tidak selalu terlihat dalam jangka pendek, namun menjadi investasi penting bagi masa depan sumber daya manusia Kaltim.
“Semoga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh generasi Kaltim ke depan,” ujar Gubernur Harum.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, melaporkan bahwa penyaluran bantuan Gratispol untuk mahasiswa semester 2 telah tuntas. Bantuan disalurkan kepada 21.128 mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dengan total nilai Rp103,14 miliar.
Dengan selesainya penyaluran tersebut, mahasiswa baru tahun 2025 yang sebelumnya telah menerima bantuan Gratispol dipastikan seluruhnya telah memperoleh bantuan hingga semester genap tahun ini.
“Untuk mahasiswa semester 4, 6, dan 8 saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi di Disdukcapil Kaltim. Insyaallah, akhir Februari seluruhnya tuntas dan segera disalurkan,” jelas Dasmiah.
Saat ini, jumlah penerima Gratispol dalam daerah yang masih dalam proses verifikasi dan validasi mencapai 79.850 orang. Sementara itu, penerima dari luar daerah yang mengajukan permohonan tercatat sebanyak 12.857 orang.
Sebagai catatan, pada 2025—tahun pertama kepemimpinan Gubernur Harum dan Wakil Gubernur Seno Aji—Pemprov Kaltim berhasil melakukan pergeseran anggaran sehingga Program Gratispol Pendidikan dapat dinikmati oleh 24.492 mahasiswa dengan total alokasi Rp127,88 miliar dari pagu anggaran Rp204,6 miliar.
Rapat rutin awal pekan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni dan dihadiri para asisten serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim.
