lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Komitmen tersebut disampaikan Muhidin usai memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (16/3/2026).
Menurut Muhidin, rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Pertemuan difokuskan pada langkah strategis menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pangan selama periode Ramadan hingga Idulfitri.
Berdasarkan data terbaru dari BPS, sejumlah daerah masih mencatat tingkat inflasi relatif tinggi, di antaranya Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Kotabaru. Untuk itu, pemerintah meminta BPS secara berkala menyampaikan perkembangan data inflasi agar langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Dengan data tersebut kita bisa melakukan intervensi, misalnya melalui pasar murah di wilayah yang mengalami kenaikan harga bahan pangan atau meminta distributor menyalurkan kebutuhan pokok langsung ke daerah yang terdampak inflasi,” ujar Muhidin.
Selain bahan pangan, Gubernur juga menyoroti kenaikan harga emas yang turut memberi pengaruh terhadap inflasi. Ia menjelaskan bahwa pembelian emas dalam bentuk perhiasan masuk dalam komponen penghitungan inflasi, sedangkan emas batangan tidak termasuk.
Muhidin pun mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam berbelanja, termasuk mempertimbangkan pembelian emas batangan jika tujuannya sebagai investasi. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak dapat membatasi pilihan masyarakat dalam membeli perhiasan.
Menurutnya, meningkatnya minat masyarakat terhadap emas juga dipengaruhi kondisi global, seperti ketidakpastian ekonomi dan geopolitik yang memicu kenaikan harga emas hingga menembus lebih dari Rp3 juta per gram.
Selain itu, Muhidin juga mengingatkan bahwa penyesuaian harga kebutuhan lain, seperti listrik, berpotensi memicu inflasi jika dilakukan secara mendadak. Ia menilai kebijakan kenaikan tarif sebaiknya dilakukan secara bertahap agar tidak memberatkan masyarakat.
Melalui forum HLM TPID tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.
Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Selatan, perwakilan instansi vertikal, perangkat daerah terkait, serta anggota TPID provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalsel.
Editor: Tim Redaksi
