lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim secara serentak menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim, Selasa (31/3/2026).
Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menyatakan, dalam dua bulan ke depan Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten/kota akan memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan LKPD yang dilakukan BPK.
Dukungan tersebut meliputi penyediaan data serta berbagai dokumen laporan keuangan yang dibutuhkan, dengan komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Harum berharap, hasil pemeriksaan nantinya kembali menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemprov Kaltim dan seluruh pemerintah daerah di wilayah tersebut.
“Tadi sudah kami beri pantun. Ke pasar membeli putu, makannya sambil berbagi. Kami cuma mengharap satu, mendapat WTP lagi,” ujarnya kepada wartawan usai penyerahan laporan keuangan unaudited di Auditorium BPK RI Perwakilan Kaltim.
Menurutnya, opini WTP menjadi indikator penting bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan BPK bukan sekadar evaluasi, tetapi juga bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk penguatan pengendalian internal dan kualitas informasi keuangan.
Gubernur juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk terus meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Dan terpenting lagi untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK RI Perwakilan Kaltim atas kerja sama yang terjalin dengan tetap mengedepankan independensi dan profesionalisme.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh seluruh pemerintah daerah.
Ia menyebut, dalam dua bulan ke depan BPK akan melakukan pemeriksaan secara rinci dan meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.
“Kami mohon bantuan pemerintah daerah untuk menyiapkan dokumen-dokumen keuangan guna mendukung pemeriksaan ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, tanpa kerja sama yang baik, BPK akan kesulitan memperoleh gambaran utuh terkait pengelolaan keuangan daerah.
Penyerahan LKPD 2025 turut dilakukan oleh sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Bupati Paser Fahmi Fadli, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor, Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Sementara itu, Kota Bontang dan Balikpapan diwakili oleh wakil wali kota masing-masing.
Usai kegiatan, Gubernur Harum juga berdiskusi dengan para kepala daerah terkait pembangunan di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.
