lenterakalimantan.com, Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat, Rabu (13/4). Rapat tersebut membahas pansus pengelolaan jasa lingkungan hidup mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan.
Guna finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup. Pansus yang diketuai oleh H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., M.M. ini dibentuk pada November 2020 lalu.
Pada ketentuannya, masa kerja Pansus diharuskan paling lama satu tahun untuk dapat membentuk Peraturan Daerah (Perda). Oleh sebab itu, Pansus pembahas Raperda pengelolaan jasa lingkungan ini diserahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (B.P. Perda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Penyerahan tersebut diserahkan dalam bentuk berita acara, dan langsung ditandatangani oleh kedua pihak. Pihak pertama yakni Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Gusti M. Noor Alamsyah, S.H., M.H., dan pihak kedua yakni Ketua B.P. Perda DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Hormansyah, S.Ag., S.H., M.H.
Penyerahan dengan pihak B.P. Perda ini akan dilanjutkan rapat fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri. “Setelah fasilitasi nanti akan kita coba lagi melihat kalau ada koreksi-koreksi. Tadi sudah ada beberapa item yang usulan-usulan kita, saran-saran kita yang sebelumnya pertemuan itu sudah dilengkapi oleh pihak dinas lingkungan hidup yang mudah-mudahan dengan adanya kelengkapan ini, akan memuluskan rancangan mendapat fasilitasi dari kementerian,” jelas Ketua Pansus III, H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., M.M.
