lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Ketersediaan data ekonomi yang akurat dinilai menjadi kunci dalam menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS).
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Rudy Mas’ud (Harum), saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Pendopo Lamin Etam, Kamis (25/6/2026). Bahkan, ia menyebut dukungan Pemprov Kaltim bukan hanya 100 persen, tetapi “1.000 persen”.
Menurut Rudy, pembangunan yang berkualitas harus diawali dengan data yang valid. Di tengah dinamika ekonomi yang berubah sangat cepat, pemerintah tidak lagi bisa menyusun kebijakan berdasarkan perkiraan atau asumsi.
“Data yang akurat dan tepercaya akan menjadi kompas dan fondasi kebijakan pembangunan masa kini maupun masa depan. Perubahan saat ini tidak lagi terjadi dalam hitungan puluhan tahun, melainkan hari, jam, bahkan menit. Karena itu, data menjadi sangat penting dan sangat mahal,” ujarnya.
Ia menegaskan, hasil sensus merupakan investasi jangka panjang yang akan menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi, terlebih saat ruang fiskal semakin terbatas.
Karena itu, Rudy mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan informasi yang benar selama proses pendataan berlangsung.
“Sampaikan data sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan seakurat mungkin. Sensus bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa SE2026 akan memotret secara menyeluruh aktivitas usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan berskala besar.
Ia mengibaratkan sensus ekonomi sebagai rekam medis bagi perekonomian nasional. Tanpa data yang akurat, pemerintah berisiko mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Negara itu seperti dokter. Tanpa rekam medis, dokter hanya menebak-nebak penyakit pasien sebelum memberikan obat. Begitu juga pemerintah. Tanpa data yang akurat, program yang dibuat bisa tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Amalia menambahkan, hasil sensus selama ini telah melahirkan berbagai kebijakan strategis. Data Sensus Ekonomi 2006, misalnya, menjadi salah satu dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM setelah menunjukkan bahwa 99,8 persen pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM.
Begitu pula hasil Sensus Pertanian 2023 yang mengungkap mayoritas petani berusia di atas 50 tahun sehingga mendorong lahirnya program regenerasi petani dan modernisasi sektor pertanian.
Menurutnya, data yang dihimpun melalui SE2026 juga akan membantu pemerintah membuka akses pembiayaan, memperluas pasar, hingga menyusun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Ketua Kadin Kalimantan Timur Putri Amanda Nurramadhani menyatakan dunia usaha siap mendukung pelaksanaan sensus karena data yang kuat menjadi acuan penting bagi investor dalam melihat potensi dan peluang investasi.
Di sisi lain, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memastikan DPR terus mendukung penguatan sistem statistik nasional melalui pembahasan revisi Undang-Undang Statistik.
Untuk pelaksanaan di Kalimantan Timur, BPS menyiapkan 3.085 petugas sensus yang terdiri atas 389 petugas pemeriksa lapangan dan 2.696 petugas sensus lapangan. Pendataan berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Melalui gerakan TIR (Terima petugas Sensus Ekonomi 2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga), BPS mengajak seluruh pelaku usaha ikut menyukseskan SE2026. Seluruh petugas akan dibekali tanda pengenal, rompi resmi, serta surat tugas selama menjalankan pendataan.
Pencanangan SE2026 turut dihadiri Kepala BPS Kalimantan Timur Mas’ud Rifai, jajaran Kadin se-Kaltim, para pelaku usaha, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Editor: Muhammad Tamyiz
