lenterakalimantan.com, JAKARTA – Menimbang Arah Bangsa
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, publik memiliki ruang yang cukup untuk menilai arah kebijakan pemerintah, baik di bidang ekonomi, hukum, politik, maupun pembangunan sosial. Evaluasi tersebut tidak cukup hanya bertumpu pada indikator makro, tetapi juga harus melihat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat secara nyata.
Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga stabilitas politik dan mempercepat pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai persoalan yang menjadi perhatian, mulai dari daya beli masyarakat, kualitas demokrasi, hingga efektivitas tata kelola pemerintahan.
Stabilitas Ekonomi dan Tantangan Ketimpangan
Dari sisi ekonomi, pemerintah terus mendorong hilirisasi sumber daya alam serta penguatan investasi nasional, termasuk melalui pembentukan Danantara sebagai instrumen investasi strategis. Kebijakan tersebut menunjukkan upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Meski demikian, tantangan masih cukup besar. Rasio utang pemerintah, ketergantungan pada investasi padat modal, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.
Program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dan berbagai bantuan sosial diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada akurasi data penerima manfaat, efektivitas birokrasi, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.
Selain itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah dan kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi.
Demokrasi dan Penegakan Hukum
Di bidang demokrasi, kualitas proses pembentukan kebijakan menjadi perhatian publik. Sejumlah regulasi dinilai disusun melalui proses yang berlangsung cepat sehingga memunculkan kritik terkait ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Pada saat yang sama, sistem checks and balances menghadapi tantangan karena dominasi koalisi pemerintah di parlemen dinilai dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan.
Kebebasan sipil, independensi lembaga penegak hukum, serta perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Berbagai kritik terhadap dugaan kriminalisasi aktivis lingkungan maupun kelompok masyarakat sipil menunjukkan perlunya penguatan supremasi hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
Pembangunan dan Kelestarian Lingkungan
Percepatan pembangunan ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya alam juga menghadirkan tantangan di bidang lingkungan hidup. Konflik agraria, kerusakan ekosistem, hingga meningkatnya risiko bencana menjadi isu yang perlu diantisipasi melalui kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Di sisi lain, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih menghadapi persoalan pemerataan kualitas dan akses, khususnya di berbagai daerah. Peningkatan anggaran belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.
Menuju Kemerdekaan yang Bermakna
Momentum Hari Kemerdekaan hendaknya tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap arah pembangunan nasional. Kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, melainkan juga dari tingkat keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak warga negara.
Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan (SMUK) mendorong agar pembangunan nasional semakin berorientasi pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, penguatan demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan strategis secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan tata kelola yang transparan, penegakan hukum yang berkeadilan, dan demokrasi yang sehat, cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan beradab akan semakin mendekati kenyataan.
Oleh: Ahmad Zaki
Ketua Umum Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan (SMUK)
