lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin mulai menggeser fokus pengembangan digital pemerintahan dari penambahan aplikasi menuju integrasi sistem. Lebih dari 100 sistem dan aplikasi digital yang telah tersedia kini dipetakan dan ditata agar dapat terhubung dalam satu ekosistem pemerintahan yang lebih efektif dan terpadu.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, mengatakan pihaknya memprioritaskan dua agenda untuk memperkuat fondasi digital pemerintahan, yakni asesmen jaringan internet di lingkungan perangkat daerah serta pemetaan dan konsolidasi sistem digital.
Hal tersebut disampaikan Febpry saat menjadi pembina apel pagi di Balai Kota Banjarmasin, Kamis (13/8/2026).
“Saat ini kami sedang mengadakan asesmen terhadap jaringan-jaringan internet yang ada di lingkup SKPD. Harapannya, distribusi internet yang ada di SKPD tidak mengalami kendala,” ujar Febpry.
Menurutnya, asesmen dilakukan untuk memastikan konektivitas digital di setiap perangkat daerah berjalan optimal. Dari hasil pemetaan awal, kendala yang ditemukan tidak seluruhnya berkaitan dengan koneksi internet.
Pada sejumlah titik, persoalan justru ditemukan pada perangkat pendukung yang digunakan masing-masing perangkat daerah.
“Beberapa hasil asesmen terkait jaringan internet sebenarnya tidak ada masalah. Kemungkinan ada problem pada perangkat-perangkat yang ada di setiap SKPD,” katanya.
Karena itu, pembenahan infrastruktur digital tidak hanya menyasar kualitas koneksi internet, tetapi juga kesiapan perangkat pendukung agar mampu menunjang aktivitas pemerintahan yang semakin bergantung pada sistem digital.
Selain memperkuat jaringan, Diskominfotik Banjarmasin juga melakukan pemetaan dan konsolidasi terhadap lebih dari 100 sistem dan aplikasi digital yang telah dikembangkan di lingkungan Pemkot Banjarmasin.
Pemetaan dilakukan untuk mengetahui fungsi, penggunaan, serta peluang integrasi antarsistem. Sistem yang memiliki fungsi atau karakteristik serupa akan dikelompokkan dan diarahkan untuk terhubung dalam ekosistem digital yang lebih terpadu.
“Kami sedang melakukan grouping beberapa aplikasi yang mempunyai topologi yang sama. Artinya, kami sedang fokus mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” ujar Febpry.
Menurutnya, integrasi diperlukan agar sistem digital pemerintah tidak berkembang secara terpisah. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih fungsi, menyederhanakan pengelolaan sistem, sekaligus memudahkan pemanfaatan data dan informasi.
Atas dasar itu, pengembangan aplikasi baru untuk sementara belum menjadi prioritas Diskominfotik.
“Kami mohon maaf jika ada bapak ibu yang mengajukan pembuatan aplikasi baru sementara kami pending dulu. Saat ini kami fokus untuk mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” tuturnya.
Kebijakan tersebut menandai perubahan pendekatan dalam pengembangan digital pemerintahan di Banjarmasin. Keberhasilan transformasi digital tidak lagi hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki, tetapi dari kemampuan sistem untuk saling terhubung, memiliki fungsi yang jelas, digunakan secara efektif, serta memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Integrasi sistem juga diharapkan dapat membuat pengelolaan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah lebih sederhana dan terarah.
Dengan sistem yang saling terhubung, pengelolaan berbagai aplikasi secara terpisah dapat ditekan. Pemanfaatan data dan informasi pemerintahan pun diharapkan menjadi lebih terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelayanan publik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Banjarmasin membangun ekosistem pemerintahan digital yang tidak hanya bertumpu pada aplikasi, tetapi juga mencakup infrastruktur, konektivitas, data, dan interoperabilitas antarsistem.
Salah satu fondasi yang telah dikembangkan adalah Portal Satu Data Kota Banjarmasin sebagai platform pengelolaan dan publikasi data sektoral pemerintah daerah.
Dengan demikian, asesmen jaringan dan konsolidasi lebih dari 100 sistem digital menjadi dua langkah yang saling berkaitan dalam memperkuat fondasi transformasi digital Pemko Banjarmasin.
Ke depan, pengembangan digital pemerintahan tidak lagi sekadar mengejar jumlah aplikasi, tetapi memastikan teknologi yang telah tersedia dapat bekerja secara terpadu, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Editor: Tim Redaksi
