lenterakalimantan.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperluas pelibatan dunia usaha dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi di Kalsel akan dikonsolidasikan untuk mendukung upaya pemadaman secara serentak di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik kebakaran.
Rencana tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Monitoring Penanggulangan Kebakaran Hutan di Wilayah Kalsel bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Gubernur Kalsel, H Muhidin, mengatakan dukungan perusahaan diperlukan untuk memperkuat penanganan karhutla, terutama dari sisi personel, peralatan, dan kemampuan operasional di lapangan.
Menurut Muhidin, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), petugas lapangan, dan relawan selama ini terus melakukan upaya pemadaman. Namun, kondisi di sejumlah lokasi membutuhkan dukungan tambahan agar penanganan dapat dilakukan secara lebih optimal.
Salah satu wilayah yang masih menjadi perhatian adalah kawasan sekitar Bandara Syamsudin Noor. Petugas, kata Muhidin, masih melakukan penjagaan setiap hari untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
Kondisi serupa juga terjadi di sekitar Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum. Muhidin mengatakan kebakaran di kawasan tersebut sempat membesar sehingga sejumlah penghuni kamar rumah sakit harus dievakuasi.
“Yang di Sambang Lihum itu kemarin kebakarannya cukup besar. Penghuni kamar kita evakuasi, kemudian kita turunkan ekskavator untuk mengamankan sekitar rumah sakit,” ujar Muhidin.
Ia menyebut beberapa perusahaan, di antaranya Jhonlin dan Antang Gunung Meratus, telah memberikan dukungan dalam penanganan karhutla. Menurutnya, keterlibatan perusahaan lainnya diperlukan untuk memperkuat gerakan penanggulangan secara bersama-sama.
“Dan pada hari ini, alhamdulillah, atas undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini, konsolidasi antara pemerintah daerah bersama lebih dari 300 perusahaan ini semoga dapat mempercepat penanganan Karhutla yang Insyaallah kita akan lakukan secara serentak nantinya,” katanya.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan penanganan karhutla di Kalsel menjadi salah satu perhatian pemerintah. Kekuatan pemerintah dan dunia usaha akan disatukan dalam operasi yang dilakukan secara serentak.
“Kita akan mulai dalam waktu segera dan dilakukan serentak dalam satu kesatuan waktu yang melibatkan semua unsur-unsur kekuatan ekonomi, kekuatan pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Hanif.
Hanif mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla.
Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga mendapat mandat untuk melakukan penanganan dan penanggulangan karhutla di kawasan yang berkaitan dengan swasembada pangan, energi, dan air.
Untuk Kalsel, evaluasi penanganan karhutla telah dilakukan selama sekitar satu setengah bulan terakhir. Perhatian khusus diberikan terhadap kawasan Ring 1 di Banjarbaru yang sebagian wilayahnya merupakan lahan gambut.
Hanif menjelaskan, karakteristik lahan gambut menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman, terlebih dengan kondisi ketersediaan air yang semakin terbatas selama periode kering.
“Ini terjadi di daerah gambut. Sepertinya kita mengingat ketersediaan air yang semakin terbatas. Kita perlu melakukan gerakan massal dalam rangka penanggulangan karhutla,” ujarnya.
Sepanjang Agustus, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan telah mengerahkan hampir 3.500 personel setiap hari untuk menangani karhutla di kawasan prioritas. Dukungan tersebut dilengkapi lebih dari 300 pompa air dan lebih dari 30 unit alat berat.
Namun, kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang membuat upaya pemadaman menghadapi kendala tersendiri. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah metode untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah api kembali muncul di lokasi yang telah dipadamkan.
Hanif menekankan pentingnya pengerahan seluruh sumber daya secara bersamaan. Setiap titik api yang muncul harus segera ditangani agar tidak berkembang dan meluas ke wilayah lain.
“Kita kemudian merencanakan ke depan bahwa ini api harus kita keroyok habis. Jadi semua potensi yang muncul api harus dilakukan pemadaman serentak, sehingga api tidak sempat lagi menjalar,” katanya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga berdialog dengan perwakilan perusahaan mengenai pola pengerahan dan kebutuhan di lapangan. Dukungan dunia usaha diarahkan untuk memperkuat jumlah personel, menyediakan pompa air dan alat berat, serta memberikan dukungan operasional sesuai kapasitas masing-masing.
Konsolidasi pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat membuat penanganan karhutla di Kalsel berlangsung lebih terpadu. Selain memadamkan titik api yang masih muncul, langkah tersebut diarahkan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi di kawasan yang telah ditangani.
Dalam rapat tersebut turut hadir Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Hanifah Dwi Nirwana, Kabinda Kalsel Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, serta sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Editor: Tim Redaksi
