lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Penerimaan pajak di Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai Rp8,57 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut setara dengan 56,50 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp15,16 triliun.
Realisasi tersebut mencatat pertumbuhan 29,72 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Capaian penerimaan juga melampaui proyeksi hingga Agustus 2026 yang berada di kisaran Rp7,76 triliun.
Perkembangan penerimaan pajak itu disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) dalam forum Assets and Liabilities Committee (ALCo) yang digelar bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (25/9/2026).
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan D.I. Panjaitan Nomor 24, Banjarmasin.
Berdasarkan jenis pajaknya, PPN Dalam Negeri menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak Kalsel. Hingga Agustus, penerimaan dari pos tersebut mencapai sekitar Rp3,02 triliun atau 35,21 persen dari total penerimaan pajak.
Penerimaan PPN Dalam Negeri juga tumbuh signifikan, yakni 246,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 21 tercatat sekitar Rp1,12 triliun dengan pertumbuhan 43,64 persen. Adapun PPh Pasal 25/29 Badan mencapai sekitar Rp1,90 triliun, meski mengalami kontraksi 10,45 persen.
Secara umum, sebagian besar jenis pajak utama masih mencatat pertumbuhan positif hingga Agustus 2026.
Dari sisi sektor ekonomi, pertambangan dan penggalian menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak Kalsel. Kontribusinya mencapai sekitar 23,91 persen dari total penerimaan.
Sektor tersebut juga mencatat pertumbuhan 146,60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain pertambangan, penerimaan pajak ditopang sejumlah sektor lain, antara lain transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, serta administrasi pemerintahan.
Sektor industri mencatat pertumbuhan tertinggi di antara sektor utama. Sebaliknya, sektor perdagangan besar dan eceran masih mencatat kontraksi sebesar 13,90 persen.
Jika dilihat berdasarkan wilayah kerja kantor pelayanan pajak, KPP Madya Banjarmasin mencatat realisasi penerimaan terbesar hingga Agustus 2026, yakni sekitar Rp5,93 triliun.
Realisasi tersebut tumbuh 43,53 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Dari enam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang membukukan penerimaan di Kalimantan Selatan, lima KPP mencatat pertumbuhan positif. Sementara itu, KPP Pratama Banjarbaru masih mengalami kontraksi.
Secara keseluruhan, penerimaan pajak di Kalimantan Selatan hingga Agustus tetap tumbuh 29,72 persen secara tahunan.
Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut terjadi di tengah kinerja ekonomi Kalimantan Selatan yang juga mencatat pertumbuhan positif.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Kalsel tumbuh 5,28 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Sementara itu, pendapatan negara di Kalimantan Selatan hingga akhir Agustus 2026 tercatat Rp11,07 triliun. Angka tersebut tumbuh 28,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan perpajakan menjadi salah satu komponen utama pendapatan negara di daerah. Dalam kinerja fiskal regional, penerimaan perpajakan tercatat tumbuh positif, antara lain didorong oleh peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Mewakili Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, Pratikno, mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak hingga Agustus menjadi capaian yang perlu dipertahankan sampai akhir tahun.
Kanwil DJP Kalselteng, kata dia, terus mendorong kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan, penyuluhan, pengawasan, serta pelaksanaan tugas perpajakan sesuai ketentuan.
Dukungan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga penerimaan negara yang selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Melalui forum ALCo, pemerintah berharap perkembangan pelaksanaan APBN di Kalimantan Selatan dapat diketahui masyarakat secara terbuka. Sinergi antarunit Kementerian Keuangan bersama pemangku kepentingan, termasuk media, juga terus didorong untuk memperluas informasi mengenai kondisi fiskal dan pengelolaan keuangan negara di daerah.
Sumber: Siaran Pers Kanwil DJP Kalselteng
