lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Bupati Tabalong, H. Muhammad Noor Rifani, menyoroti masih terjadinya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pengawasan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM serta LPG Bersubsidi Kalimantan Selatan di Ruang H. Maksid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Selasa (6/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati yang akrab disapa H. Fani itu memaparkan kondisi terkini penyaluran BBM di Kabupaten Tabalong, khususnya terkait antrean di sejumlah SPBU yang hingga kini belum sepenuhnya terurai.
“Tim sudah berupaya, termasuk mengambil kebijakan diskresi dalam penyaluran BBM. Namun, antrean hingga saat ini belum seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, kami melaporkan dan mendiskusikan hal ini kepada tim satgas provinsi,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Tabalong Salurkan 8.000 Liter BBM untuk Relawan Karhutla
Selain persoalan antrean, ia juga menilai masih tingginya harga jual BBM bersubsidi di tingkat pengecer. Ia mendorong adanya solusi di tingkat provinsi untuk merumuskan regulasi penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui skema kebijakan diskresi.
“Kami berharap ada hasil konkret dari rapat ini yang bisa segera ditindaklanjuti dan diterapkan di Tabalong,” tambahnya.
Terkait ketersediaan BBM, H. Fani menjelaskan serapan kuota di Tabalong masih berada di kisaran 60 persen. Dari rencana penyaluran sebanyak 8.000 liter, realisasi di lapangan saat ini baru mencapai 6.000 liter.
“Tentu kita berharap, dengan kuota yang masih tersedia ini, kebutuhan masyarakat Tabalong hingga akhir Desember nanti dapat terpenuhi dengan baik,” tuturnya.
Baca juga: Antrean BBM di Kaltim Mengular, Gubernur Soroti Operasional SPBU
Kendati demikian, ia memberikan catatan bahwa alokasi BBM untuk Kabupaten Tabalong masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalsel.
Sebagai langkah jangka panjang untuk memulihkan kondisi distribusi, Pemerintah Kabupaten Tabalong berencana meminta penyesuaian alokasi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Kita melihat kuota di kabupaten lain mungkin lebih tinggi daripada kita. Ke depan, kami akan mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas agar kebutuhan BBM di Tabalong benar-benar teratasi dan kondisi di SPBU bisa berangsur-angsur pulih,” pungkasnya.
Editor: Rizki
