lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi masih terjadi di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kaltim menyebut persoalan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari konsumsi yang melampaui target hingga operasional SPBU yang belum berjalan 24 jam.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengatakan persoalan antrean BBM tidak hanya terjadi di Kaltim, tetapi juga di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Menurut Rudy, konsumsi BBM bersubsidi di lapangan saat ini telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah sekitar 10 persen.
“Pertama, bahwa kuota untuk BBM bersubsidi hari ini itu angkanya sudah mencapai 10%, melampaui daripada target yang telah ditentukan oleh pemerintah,” kata Rudy.
Meski demikian, Rudy menyebut antrean tidak serta-merta disebabkan oleh ketersediaan stok BBM. Ia menilai operasional SPBU juga menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.
“Yang kedua, stoknya cukup. Yang masalah adalah masalah persoalan dari SPBU-SPBU yang mestinya harus bisa beroperasinya 24 jam, mereka hanya sampai dengan jam 10 malam saja,” ujarnya.
Selain jam operasional, keterbatasan jumlah SPBU di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Balikpapan, kata Rudy, termasuk daerah yang masih memiliki keterbatasan SPBU.
“Yang ketiga, memang beberapa wilayah seperti Balikpapan minim sekali SPBU karena pengusaha SPBU tidak tertarik untuk melaksanakan bisnis daripada SPBU. Satu, tingkat marginnya yang tipis. Yang kedua, arealnya yang sempit di wilayah Balikpapan,” kata Rudy.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim mencatat alokasi kuota Pertalite untuk 2026 dari pemerintah pusat sebesar 508.400 kiloliter. Angka tersebut disebut turun sekitar 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di bawah usulan kebutuhan Kaltim yang mencapai 1,03 juta kiloliter.
Kondisi tersebut berlangsung ketika konsumsi BBM bersubsidi di lapangan disebut telah melampaui target. Pemprov Kaltim pun menyoroti kebutuhan peningkatan pelayanan SPBU, terutama dari sisi jam operasional dan ketersediaan titik pengisian di wilayah yang masih terbatas.
Rudy mengatakan persoalan BBM tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kuota, tetapi juga dari pola konsumsi dan kesiapan layanan SPBU.
Editor: Tim Redaksi
