lenterakalimantan.com, BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program strategis yang menyasar peningkatan daya saing, kapasitas usaha hingga perluasan pasar ekspor.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Harum saat menghadiri pembukaan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di BSCC Dome Balikpapan, Rabu (17/6/2026).
Langkah Pemprov Kaltim itu pun mendapat apresiasi dari Kementerian UMKM yang menilai Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi yang ramah terhadap pelaku UMKM.
Gubernur Harum menjelaskan, pada 2026 Pemprov Kaltim memprioritaskan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, termasuk pendampingan koperasi modern serta koperasi sektor riil.
“Kami juga melaksanakan Program Pengembangan UMKM dan Bimtek UKM Ekspor dengan target 100 UKM tahun ini, fasilitasi sertifikasi, kemitraan, dan literasi UKM digital,” ujar Harum.
Selain itu, pemerintah provinsi terus mendorong pengembangan ekspor melalui partisipasi pada Trade Expo Indonesia, business matching, pendampingan eksportir maupun calon eksportir asal Kalimantan Timur.
Tak hanya itu, Pemprov Kaltim juga menjalankan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang menyasar 1.050 UMKM selama 2025-2026. Program tersebut meliputi pelatihan kuliner, barista, digital printing, menjahit hingga sertifikasi kompetensi bagi pelaku usaha.
Menurut Harum, pembangunan sektor UMKM juga diarahkan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui program unggulan Jospol.
“Kami juga tengah membangun fondasi jangka panjang melalui major project Jospol,” katanya.
Program tersebut diwujudkan melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) dan kawasan industri, termasuk RPB Pakan Ternak serta RPB Pamigo di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara pembangunan fisik kawasan industri direncanakan mulai 2027.
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu juga diperluas ke seluruh kabupaten dan kota. Program ini telah dimulai di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara pada 2025, kemudian berlanjut ke Bontang, Penajam Paser Utara, dan daerah lainnya pada 2026.
Sebagai bagian dari penguatan rantai distribusi, Pemprov Kaltim juga menyiapkan pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP).
“Kami juga membangun Pusat Distribusi Provinsi (PDP). DED sudah selesai pada 2025, sedangkan pengembangan sarana dan prasarana tahap pertama dijadwalkan dimulai pada 2026,” pungkas Harum.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan apresiasinya terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada para pelaku UMKM di Kalimantan Timur. Berdasarkan pengakuan para pelaku usaha, proses perizinan hingga sertifikasi dapat diakses dengan cepat dan mudah.
“Luar biasa saya kaget, ternyata dari pengakuan teman-teman pelaku UMKM di sini mereka dilayani sangat cepat dan mudah,” ujar Maman.
Ia menilai berbagai kebijakan dan terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota menjadi bukti nyata komitmen dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Kebijakan maupun terobosan dan langkah positif Pemprov Kaltim juga pemerintah kabupaten kota ini sudah bisa kita anggap kategori ramah terhadap UMKM,” tutupnya.
Editor : Tim Redaksi
