LENTERAKALIMANTAN.COM, SAMARINDA – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Timur selama beberapa bulan terakhir menjadi perhatian serius Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Ia meminta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tetap aman agar masyarakat tidak terus dibayangi kekhawatiran terhadap ketersediaan energi.
Rudy menegaskan, kelancaran distribusi BBM bukan sekadar urusan pasokan, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah.
“Saya dukung penuh rekan-rekan Hiswana. Namun yang paling penting, jangan sampai terjadi kelangkaan BBM dan LPG. Kasihan masyarakat kita,” tegas Rudy saat menerima jajaran DPC Hiswana Migas Samarinda di ruang kerjanya, Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurutnya, antrean panjang di SPBU tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain menyita waktu warga, kondisi tersebut berpotensi menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada kelancaran distribusi energi.
Karena itu, Rudy meminta penyaluran BBM bersubsidi, terutama Pertalite dan Solar, berjalan lancar, tepat sasaran, serta tidak terkendala di lapangan.
“Solar harus lancar disalurkan,” harapnya.
Ia juga mengingatkan agar ketersediaan LPG tetap terjaga di seluruh titik distribusi. Kepastian pasokan dinilai penting agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus menghadapi kekhawatiran terhadap kelangkaan energi.
“Pastikan stok BBM dan LPG tetap terjaga di setiap titik distribusi,” tegasnya.
Persoalan antrean BBM di Kaltim turut berkaitan dengan pentingnya kesesuaian alokasi pasokan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah provinsi pun mendorong koordinasi yang lebih kuat antara Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kendala distribusi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meminta PT Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan bersama Hiswana Migas memperkuat koordinasi dan sinergi guna menjaga ketersediaan BBM dan LPG di Benua Etam.
“Kuota BBM kita tahun 2026 yang diusulkan sebesar 1 juta kiloliter. Setelah melalui pembahasan dan penyesuaian, kuota yang tersedia masih perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Seno.
Ia menekankan, pembahasan kebutuhan BBM untuk 2027 harus dilakukan sejak dini agar alokasi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kaltim.
Menurut Seno, Pertamina Patra Niaga sebagai pelaksana distribusi BBM harus memastikan penyaluran kepada mitra, khususnya Hiswana Migas dan SPBU, berjalan baik. Setiap kendala pasokan di lapangan juga perlu segera dicarikan solusi melalui koordinasi lintas pihak agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Audiensi tersebut dipimpin Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Kartika Rahmawati, didampingi pengurus DPC Hiswana Balikpapan serta Senior Manager Operations and Maintenance PT Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan Riki Madyanto.
Turut hadir Kepala DPPKUKM Kaltim Heni Perwaningsih dan Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto.
