Lenterakaliamantan.com, JAKARTA – Mekanisme penanganan dugaan pengkhianatan terhadap negara di Indonesia menjadi sorotan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. Ia membandingkan pendekatan Indonesia dengan sejumlah negara, termasuk Korea Utara dan Rusia, yang menurutnya memiliki konsekuensi berbeda terhadap tindakan yang dianggap mengancam negara.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting tersebut menilai Indonesia masih memberikan ruang bagi proses hukum dan mekanisme demokrasi dalam menangani perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pihak.
Pangi menyebut kondisi itu patut disyukuri jika dibandingkan dengan negara-negara yang menurut pandangannya menerapkan pendekatan lebih keras terhadap tindakan yang dikategorikan sebagai pengkhianatan.
“Masih syukur di sidang etik. Kalau di negara Tiongkok, Rusia, Korea Utara dan Iran? Nasibnya pasti sudah dipastikan dieksekusi. Syukur kita masih negara demokrasi, kalau era rezim Soeharto, akhir dari sebuah ‘pengkhianatan’ pasti hilang,” kata Pangi.
Ia juga mengingatkan bahwa dugaan penyadapan ilegal bukan persoalan sederhana. Selain menyangkut pelanggaran hukum, tindakan tersebut dinilai berpotensi membahayakan kepentingan nasional apabila informasi yang diperoleh jatuh ke tangan negara lain.
“Pengkhianatan pada kepala negara dan bangsa. Nggak kebayang bagaimana kalau data penyadapan ilegal ini diakses negara lain. Apa nggak kacau, masih syukur bocor ke Tembok Ratapan Solo,” sindirnya.
Prabowo Prihatin Dugaan Penyadapan
Perbandingan yang disampaikan Pangi tersebut muncul di tengah perhatian pemerintah terhadap dugaan penyadapan ilegal, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pimpinan maupun tokoh lainnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan Presiden Prabowo atas persoalan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Prasetyo mengungkapkan, berdasarkan perkembangan penanganan perkara, sejumlah individu telah dipetakan karena diduga memiliki keterkaitan dengan tindakan tersebut.
Pemerintah memandang kasus ini serius karena dinilai berpotensi mengancam kepentingan dan keselamatan negara, termasuk pimpinan negara.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” ujar Prasetyo.
Meski demikian, perbedaan pendekatan antarnegara yang disampaikan Pangi merupakan pandangannya terhadap sistem penanganan perkara. Dugaan tindak pidana dalam kasus ini tetap harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
