lenterakalimantan.com, BUNTOK – Penyelesaian tunggakan gaji karyawan PT Kencana Sinergi Jaya dan PT Prager Kencana Servis di Kabupaten Barito Selatan (Barsel) masih menemui jalan buntu. Hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) ketiga yang digelar DPRD Barsel, Jumat (6/11/2026), belum ada kepastian mengenai waktu pembayaran hak para pekerja.
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Barsel itu dipimpin Ketua Komisi I, H Irawansyah, SH, MM, didampingi anggota Komisi III, H Raden Sudarto dan Arbanu.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Barsel, perwakilan karyawan, serta manajemen perusahaan yang diwakili Tohap Simanjuntak.
Dalam pembahasan, DPRD kembali menyoroti belum terpenuhinya kewajiban perusahaan terhadap pembayaran gaji karyawan. Padahal, persoalan tersebut telah dibahas melalui dua RDP sebelumnya, tetapi belum menghasilkan penyelesaian konkret.
DPRD menegaskan hasil pertemuan tetap mengacu pada surat pernyataan RDP tanggal 5 Agustus 2026. Salah satu poin yang ditekankan adalah aset perusahaan di Site Patas tidak boleh dipindahkan sebelum persoalan tunggakan gaji diselesaikan.
Sementara itu, penyelesaian perselisihan antara perusahaan dan perwakilan karyawan diserahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses yang sedang berjalan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Ketua Komisi I DPRD Barsel, H Irawansyah, mengatakan pihaknya telah tiga kali memfasilitasi pertemuan untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Namun, hingga kini belum ada kepastian pembayaran dari pihak perusahaan.
“Pada prinsipnya, kami di DPRD ingin agar persoalan ini segera diselesaikan. Sebab, gaji merupakan hak karyawan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa ada kepastian, sementara para pekerja sangat membutuhkan hak mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya kepada awak media.
Ia menjelaskan, DPRD telah mendengarkan aspirasi para karyawan sekaligus penjelasan pihak perusahaan. Pihaknya juga meminta agar kesepakatan sebelumnya, terutama terkait aset perusahaan di Site Patas, tetap dihormati.
Karena persoalan tersebut tengah berproses di Kemenaker RI, Irawansyah meminta kedua belah pihak mengikuti mekanisme penyelesaian yang berlaku.
“Harapan kami, proses tersebut bisa memberikan kepastian dan menghasilkan penyelesaian yang adil, terutama bagi karyawan yang menuntut haknya,” tegasnya.
Ia berharap proses penyelesaian di tingkat kementerian tidak semakin memperpanjang ketidakpastian yang dialami para pekerja. Menurutnya, pembayaran gaji merupakan hak normatif karyawan yang wajib dipenuhi perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.
